Hingga 2026, sebanyak 34 provinsi telah mengakses pendanaan tersebut dengan total komitmen mencapai Rp761,02 miliar.
IDXChannel - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memperluas penyaluran pendanaan lingkungan melalui Proyek Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2.
Hingga 2026, sebanyak 34 provinsi telah mengakses pendanaan tersebut dengan total komitmen mencapai Rp761,02 miliar.
Penyaluran pendanaan itu ditujukan untuk mendukung berbagai program pengelolaan hutan dan lingkungan sekaligus mendorong pencapaian target penurunan emisi Indonesia.
Pada 2026, BPDLH telah menilai 10 proposal dari 10 provinsi yang kini memasuki tahap persiapan pelaksanaan program. Penyaluran dana tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama dengan 10 provinsi pada Rabu (12/8/2026).
"Pengelolaan lingkungan berkelanjutan merupakan jembatan yang menghubungkan pembangunan ekonomi dan masyarakat. BPDLH merupakan instrumen pembiayaan pembangunan hijau untuk mendukung visi kelestarian lingkungan Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Komite Pengarah BPDLH, Zulkifli Hasan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Sebelumnya, 24 provinsi telah mengakses pendanaan RBP REDD+ GCF Output 2. Lampung menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan implementasi program tersebut.
Dengan tambahan 10 provinsi pada 2026, total 34 provinsi telah mengakses pendanaan RBP REDD+ GCF Output 2. Komitmen pendanaan yang diberikan mencapai Rp761,02 miliar atau sekitar 94,8 persen dari total alokasi untuk pemerintah provinsi.
Pendanaan tersebut merupakan bagian dari proyek RBP REDD+ GCF yang diterima Indonesia atas capaian pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Indonesia Terima Dana USD103,78 JutaIndonesia tercatat sebagai negara pertama di kawasan Asia-Pasifik yang memperoleh pendanaan RBP dari GCF. Nilai pendanaan yang diterima mencapai USD103,78 juta atas capaian pengurangan emisi sebesar 20,25 juta ton CO2e.
Proyek RBP REDD+ GCF terdiri atas tiga output utama. Output 1 dan Output 3 telah dilaksanakan sejak 2021 hingga 2025. Sementara itu, Output 2 masih berjalan hingga 2030 dengan penerima manfaat di tingkat nasional maupun subnasional.
BPDLH mencatat, sejak implementasi pada Agustus 2023 hingga Juli 2026, penyaluran dana RBP REDD+ GCF Output 2 telah mencapai lebih dari Rp500 miliar atau sekitar 37 persen dari total alokasi.
Program tersebut membangun ekosistem kerja lintas sektor yang menghubungkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di 38 provinsi.
Dana yang disalurkan digunakan untuk berbagai program lingkungan. Salah satunya mendukung perluasan Perhutanan Sosial hingga lebih dari 2 juta hektare, memfasilitasi lebih dari 40 usulan penetapan hutan adat, serta memberikan pendampingan usaha dan peralatan ekonomi kreatif bagi kelompok Perhutanan Sosial.
Pendanaan juga diarahkan untuk pembentukan dan penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA), peningkatan kapasitas, penyediaan sarana dan prasarana, serta kegiatan patroli untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, dana RBP REDD+ GCF digunakan untuk memperkuat 150 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di 24 provinsi dan mendukung rehabilitasi hutan dengan luasan sekitar 3.000 hektare.
Program tersebut juga mencakup penguatan Sistem Registri Nasional (SRN), Program Kampung Iklim, hingga pengelolaan sampah berkelanjutan. Secara keseluruhan, proyek telah menjangkau sekitar 1.266 desa dan 225 kabupaten.
Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menegaskan pengelolaan dana lingkungan hidup harus dilakukan secara akuntabel, kredibel, dan transparan. Menurut dia, penyaluran pendanaan melalui RBP REDD+ GCF perlu diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap upaya penurunan emisi dan kesejahteraan masyarakat.
"BPDLH diberi mandat untuk mengelola dana lingkungan hidup secara akuntabel, kredibel, dan transparan. Kami berharap pendanaan ini yang disalurkan melalui Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 dapat digunakan seoptimal mungkin untuk mempercepat pencapaian target penurunan emisi, memperkuat pengelolaan hutan lestari sekaligus meningkatkan mata pencaharian masyarakat sekitar," kata Joko.
(DESI ANGRIANI)
