Kementerian Sosial bersama 66 pemerintah daerah dari berbagai provinsi di Indonesia mempercepat pemenuhan lahan dan berbagai persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang digelar di Gedung Aneka Bhakti, Kemensos, Jakarta, Rabu (12/8).
Rapat yang berlangsung 12-13 Agustus 2026 ini diikuti perwakilan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait. Agenda utama rapat adalah pembahasan usulan Sekolah Rakyat permanen, termasuk kelengkapan dokumen dan persyaratan pembangunan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan Sekolah Rakyat merupakan persembahan Presiden Prabowo Subianto bagi keluarga-keluarga yang paling tidak mampu. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan lahan, sementara pembangunan dilaksanakan secara kolaboratif dengan kementerian/lembaga terkait.
"Ini adalah satu persembahan Bapak Presiden untuk keluarga-keluarga paling tidak mampu. Anggarannya dari APBN atas arahan Presiden. Yang diberi tugas pembangunan adalah Kementerian Sosial, dengan dibantu oleh kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, penyediaan lahan menjadi salah satu tantangan dalam percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan yang diusulkan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus memenuhi berbagai persyaratan agar pembangunan dapat dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan.
"Ternyata dalam praktiknya menyediakan lahan itu tidak mudah. Banyak syarat-syaratnya dan syarat-syarat ini harus kita cukupi dengan proses yang benar, tertib, sekaligus prudent, dengan kehati-hatian," katanya.
Oleh karena itu, rapat koordinasi ini diharapkan menjadi ruang untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk aspek pertanahan, tata ruang, lingkungan, hingga persyaratan teknis lainnya.
Dalam rapat tersebut, Kemensos mempertemukan pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pembangunan, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan.
Gus Ipul menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah berjalan di 104 titik di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya menyediakan fasilitas pendidikan berasrama yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
"Sudah dalam proses pembangunan di 104 titik. Memang ada beberapa kendala tanahnya tidak bisa dibangun. Padahal juga sudah punya anggaran. Tetapi 104 ini sudah dianggarkan dan sekarang ini akan dibangun lagi," jelasnya.
Ia menyebut progres pembangunan di sejumlah daerah telah mencapai 98 hingga 99 persen, sementara beberapa lokasi lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Di sisi lain, berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, terdapat 81 Sekolah Rakyat rintisan aktif yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah berupaya memastikan Sekolah Rakyat rintisan dapat berlanjut dan memperoleh fasilitas permanen sehingga layanan pendidikan bagi para siswa tidak terputus.
Ia mengungkapkan progres pembangunan di sejumlah wilayah sudah mencapai 98-99 persen, sedangkan beberapa lokasi lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Di sisi lain, berdasarkan data rapat, saat ini terdapat 81 Sekolah Rakyat rintisan aktif yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah pun terus berupaya memastikan keberlanjutan sekolah-sekolah ini dan memfasilitasi gedung permanen agar layanan pendidikan siswa tidak terputus.
"Kami berharap kepada Bapak-Ibu sekalian yang memiliki sekolah rintisan bekerja keras supaya mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang berkualitas," kata Gus Ipul.
Sekolah Rakyat merupakan satuan pendidikan berbasis asrama yang menyelenggarakan pendidikan formal jenjang dasar hingga menengah secara terintegrasi. Program ini ditujukan bagi peserta didik dari keluarga miskin, miskin ekstrem, maupun rentan dan organisasinya telah telah diatur resmi melalui Peraturan Menteri Sosial.
Gus Ipul menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar mendirikan gedung baru. Sekolah ini merupakan wujud nyata negara dalam membukakan pintu akses pendidikan yang layak bagi anak-anak yang selama ini tersisih.
Sebagai sekolah berasrama, Sekolah Rakyat dilengkapi fasilitas pendidikan dan penunjang yang memadai. Selama masa studi, anak-anak tidak hanya mengecap pendidikan, tetapi juga mendapatkan pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan dasar yang terjamin.
"Memang ini untuk yang paling miskin, tetapi diberi fasilitas. Mungkin secara umum masih di atas rata-rata sekolah kebanyakan. Dengan tanah seluas ini, dengan gedung semegah ini, fasilitasnya cukup lengkap. Tetapi inilah cara negara memuliakan orang miskin, cara negara memuliakan mereka yang selama ini belum terbawa dalam proses pembangunan," ungkapnya.
Ia menilai pendekatan tersebut penting karena kemiskinan tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial yang bersifat sementara. Anak-anak dari keluarga miskin perlu mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang, sementara keluarganya tetap mendapatkan intervensi sosial secara terpadu.
"Memutus kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh," tegasnya.
Gus Ipul mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berupaya menyediakan lahan dan mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, berbagai kendala yang muncul di lapangan perlu diselesaikan melalui kolaborasi, bukan dibebankan kepada satu pihak.
"Terima kasih kepada kabupaten dan kota yang selama ini telah berjuang luar biasa sehingga akhirnya berdiri gedung-gedung Sekolah Rakyat," katanya.
Ia memahami proses pemenuhan lahan dan persyaratan pembangunan tidak selalu mudah. Namun, ia meminta pemerintah daerah tidak menyerah menghadapi berbagai kendala administratif maupun teknis.
"Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya kendala di lapangan. Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya tantangan-tantangan tersendiri. Tapi saya yakin sebagai pemerintah kita bisa mengatasi semua itu," ujar Gus Ipul.
Sebagai informasi, rapat koordinasi ini diikuti 66 perwakilan dari tujuh provinsi yang masih perlu melengkapi persyaratan pembangunan, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Riau. Kemensos pun mendorong percepatan penyelesaian syarat tersebut secara bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait.
"Kehadiran Bapak-Ibu di sini adalah tugas mulia, bahkan tugas yang sangat-sangat mulia. Mari kita penuhi segala persyaratan yang ada," tutupnya.
(akd/ega)
