Pantau - Kebijakan streamlining menyasar seluruh badan usaha milik negara (BUMN), bukan hanya Pertamina. Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto mendukung perampingan struktur tersebut untuk memangkas rantai perusahaan yang dinilai tidak lagi strategis sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan BUMN.
Firnando menyebut kebijakan itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Danantara. Penataan struktur BUMN juga telah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara pada awal 2026.
“Sebenarnya streamlining ini kan sudah perintah langsung dari Presiden melalui Danantara. Jadi di RKAP Danantara di awal tahun kepada kami Komisi VI, itu bukan hanya Pertamina saja, tapi seluruh BUMN itu harus dilakukan streamlining,” ujar Firnando dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).
Ia menilai perampingan diperlukan untuk membuat struktur perusahaan negara lebih rasional. Keberadaan anak hingga cucu perusahaan yang tidak memiliki fungsi strategis dinilai dapat memperpanjang rantai birokrasi dan membebani pengelolaan korporasi.
Firnando menekankan setiap penggunaan anggaran BUMN harus menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Prinsip itu menjadi alasan bagi Komisi VI untuk mendorong efisiensi sekaligus mempercepat penataan perusahaan negara.
“Jadi ini saatnya kita untuk merampingkan BUMN, efisiensi BUMN, dan harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Tidak membuang-buang uang BUMN, which is uang rakyat yang akhirnya tidak ada gunanya,” tegasnya.
Politikus Golkar dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I itu juga meminta proses streamlining tidak berjalan terlalu lambat. Menurutnya, struktur BUMN yang lebih sederhana akan memperpendek jalur pengambilan keputusan dan membuat perusahaan lebih responsif terhadap kebutuhan bisnis.
“Menurut saya ini harus lebih cepat lagi streamlining-nya, harus cepat lagi dan harus lebih efektif lagi, supaya BUMN ini menjadi ramping dan efektif,” katanya.
Perampingan, lanjut Firnando, tetap perlu dilakukan secara terukur. Fungsi utama setiap BUMN harus tetap terlindungi agar efisiensi tidak berubah menjadi gangguan terhadap bisnis inti.
Sorotan khusus ia arahkan kepada Pertamina. Firnando menilai perusahaan energi tersebut perlu memusatkan sumber daya pada sektor yang menjadi mandat utamanya.
“Yang dimaksud streamlining itu kan yang di luar dari fokusnya Pertamina. Pertamina itu kan energi sumber daya mineral, jadi misalnya rumah sakit itu harus dipisahkan, mungkin pesawatnya juga harus dipisahkan, mungkin bisnis-bisnis lain yang di luar dari energi sumber daya mineral itu harus dipisahkan,” jelasnya.
Pemisahan unit non-inti dinilai dapat membuat Pertamina lebih fokus mengembangkan bisnis energi. Langkah itu juga diharapkan memperkuat efektivitas perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Firnando menilai prinsip yang sama perlu diterapkan pada BUMN lain. Struktur perusahaan harus disusun berdasarkan fungsi dan kebutuhan bisnis, bukan sekadar mempertahankan banyaknya entitas dalam satu kelompok usaha.
Pemerintah sebelumnya mendorong pemangkasan rantai anak dan cucu perusahaan BUMN, terutama pada sektor strategis seperti Pertamina dan PLN. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi lapisan birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan produktivitas perusahaan negara.
Bagi Firnando, ukuran keberhasilan streamlining bukan sekadar berkurangnya jumlah entitas. Efisiensi harus terlihat dalam tata kelola yang lebih sederhana, pengambilan keputusan yang lebih cepat, pengelolaan anggaran yang lebih sehat, serta manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
