REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Nickolay Mladenov, utusan Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) yang didukung AS, menyatakan bahwa penerapan penuh usulan perdamaian tersebut merupakan satu-satunya jaminan bagi Israel agar serangan dari Palestina tak terjadi lagi. Ia sama sekali tak menyebut soal aksi brutal Israel setelah serangan itu.
Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Israel, Channel 12, yang ditayangkan pada Ahad malam, beberapa jam setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak usulan baru yang memuat 15 poin tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan mundur sampai Hamas dilucuti senjatanya.
Baca Juga
Tolak 15 Klausul BoP, Eks Jenderal Zionis: Israel Ingin Gaza Tetap Hancur Hingga Generasi ke Depan
Netanyahu Resmi Tolak 15 Poin Kesepakatan BoP
BoP Tunduk pada Keinginan Israel Soal Penarikan Pasukan
Rencana yang diungkapkan oleh para mediator pada 30 Juli tersebut menjabarkan langkah-langkah pelucutan senjata Hamas yang dilakukan bersamaan dengan penarikan militer Israel dari Gaza. Rencana ini disebut sebagai langkah yang "bersejarah" oleh Presiden AS Donald Trump.
Mladenov mengatakan bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober 2023—yang menurutnya memicu agresi Israel di Gaza—"tidak akan pernah dibiarkan terjadi lagi, selama rencana Dewan Perdamaian dilaksanakan sepenuhnya".
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Opsi yang kami tawarkan hari ini adalah satu-satunya jalan ke depan yang menjamin tragedi ini tidak akan terulang kembali," tambahnya.
Mladenov mengatakan bahwa militer Israel diperkirakan tidak akan menarik diri dari posisi mereka saat ini tanpa adanya "penonaktifan total seluruh senjata" milik Hamas.
Kerabat keluarga Al-Masri asal Palestina melangsungkan upacara pemakaman di sebuah pemakaman di Kota Gaza, Jalur Gaza, pada 21 Juli 2026. Firas Al-Masri, istrinya Salsabil, dan keempat anak mereka syahid di Kota Gaza setelah rumah mereka menjadi sasaran serangan pesawat drone militer Israel pada dini hari tanggal 21 Juli, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. - (EPA/MOHAMMED SABER)
Ia menyatakan bahwa pasukan Israel tidak boleh menempatkan personel di luar garis yang disebut sebagai "garis kuning" dan tidak boleh menembaki warga "kecuali jika mereka merupakan ancaman nyata". Pernyataan ini mengabaikan fakta bahwa yang dinilai Israel sebagai “ancaman nyata” kerap kali adalah anak-anak dan perempuan di Gaza.
Setelah proses penonaktifan senjata diverifikasi, menurutnya pasukan Israel diwajibkan untuk mundur "sektor demi sektor" dari garis kuning tersebut.
"Begitu setiap sektor dinyatakan bebas senjata dan senjata-senjata tersebut telah disertifikasi—bahwa senjata itu telah diambil alih serta disimpan oleh NCAG [Komite Nasional untuk Administrasi Gaza] dan Dewan Perdamaian, serta dibuat tidak dapat digunakan lagi—maka Israel diwajibkan untuk mundur secara bertahap, langkah demi langkah."
Tidak ada satu pun dari rencana ini yang membatasi hak Israel untuk merespons setiap ancaman yang dirasakan, tambah Mladenov. Jika Hamas tidak memenuhi komitmennya, proses tersebut akan terhenti.
