Jakarta, CNBC Indonesia - Tepi Barat yang diduduki Israel disebut telah mencapai "titik kritis" akibat meningkatnya kekerasan dan tekanan sistematis terhadap masyarakat Palestina. Kondisi tersebut dinilai makin mengancam masa depan pemerintahan Palestina.
Wakil Direktur Eksekutif UNICEF Hannan Sulieman mengatakan situasi tersebut membutuhkan tindakan politik, bukan sekadar bantuan kemanusiaan. Menurutnya, kondisi yang memungkinkan anak-anak Palestina hidup aman hanya dapat tercipta melalui keputusan politik.
"Organisasi kemanusiaan tidak dapat menciptakan kondisi politik yang dibutuhkan anak-anak agar mereka aman," ujar Sulieman di hadapan Dewan Keamanan PBB, dikutip Anadolu Agency, Rabu (12/8/2026).
- Mantan Presiden Dijatuhi Hukuman Mati, Digulingkan Serangan Kilat
- Semua Tegang, Awas Rusia Ngamuk ke Israel
Sulieman mengatakan sedikitnya 174 anak Palestina telah terverifikasi tewas di Tepi Barat sejak Januari 2024. Ia juga menyebut 355 anak Palestina kini berada dalam tahanan militer, hampir separuhnya ditahan tanpa dakwaan maupun persidangan.
"Itu berarti lebih dari satu anak (meninggal) setiap minggunya," katanya.
Ia mendesak masyarakat internasional memprioritaskan perlindungan anak, termasuk mengakhiri penahanan administratif dan pengungsian paksa. Sulieman juga meminta akses aman ke sekolah dan rumah sakit serta penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa penundaan.
Wakil Koordinator Khusus PBB Ramiz Alakbarov turut memperingatkan bahwa situasi di Tepi Barat membutuhkan tindakan segera untuk mencegah terjadinya aneksasi de facto. Pada 2024, puluhan warga Palestina dilaporkan tewas dan sekitar 3.800 orang kehilangan tempat tinggal akibat pembongkaran bangunan, penggusuran, serta serangan.
"Kekerasan oleh pemukim telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya," tegas Alakbarov. Ia menyebut lebih dari 1.400 insiden kekerasan telah terdokumentasi tahun ini dan berdampak pada 260 komunitas Palestina.
Alakbarov juga menyoroti krisis keuangan Otoritas Palestina yang disebut mengalami kekurangan dana sekitar US$6 miliar atau sekitar Rp106,8 triliun, akibat tertahannya penerimaan pajak dan bea cukai oleh Israel. Menurutnya, berbagai tekanan tersebut merupakan "langkah-langkah yang saling terkait, bukan peristiwa yang berdiri sendiri" untuk melemahkan tata kelola Palestina.
Sejak perang di Gaza dimulai pada Oktober 2023, eskalasi di Tepi Barat terus meningkat. Data pihak Palestina menyebut lebih dari 1.183 warga Palestina tewas, 13.000 terluka, dan hampir 25.000 ditangkap, sementara warga Palestina memperingatkan bahwa kondisi tersebut dapat membuka jalan bagi aneksasi Tepi Barat dan menggagalkan pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967.
(tfa/luc)
