Sebanyak 254 kepala sekolah SD dan SMP negeri di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menjalani mutasi dan promosi. Mereka dikukuhkan Subandi Bupati Sidoarjo, di Pendopo Delta Wibawa hari ini, Rabu (12/8/2026).
Subandi meminta para kepala sekolah memastikan tidak ada anak Sidoarjo yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Hal itu sejalan dengan program prioritas Pemkab Sidoarjo, termasuk 20 ribu beasiswa pendidikan.
“Kepala sekolah harus memastikan tidak ada anak Sidoarjo yang putus sekolah karena alasan ekonomi, dan setiap potensi mendapat kesempatan untuk berkembang,” kata Subandi.
Subandi juga meminta kepala sekolah menjalankan kepemimpinannya sebagai amanah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Menurutnya, jabatan tersebut bukan sekadar posisi, melainkan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Selain itu, dia mengingatkan sekolah agar bijak melaksanakan kegiatan outdoor learning (ODL). Kegiatan pembelajaran di luar kelas diharapkan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan cukup dilaksanakan di wilayah Jawa Timur.
“Kadang saya kasihan melihat ODL terlalu jauh. Apalagi ada; anak yang tidak mampu. Ini kan jadi kesenjangan yang ada di sekolah. Bapak kelola dengan baik. Tidak usah jauh-jauh. Yang penting teman-teman mampu,” ucapnya.
Subandi Bupati Sidoarjo memimpin acara mutasi dan promosi kepala sekolah Sidoarjo, Rabu (12/8/2026). Foto: Istimewa.Kemudian, Subandi meminta kepala sekolah cermat mengelola program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat, terutama memastikan pembangunan sesuai spesifikasi.
Dia mendorong kepala sekolah meminta pendampingan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo agar pelaksanaan program tidak bermasalah secara hukum.
“Silakan Pak Inspektur kasih pendampingan. Biarkan nanti teman-teman kepala sekolah ini betul-betul mendapat pendampingan dalam program perbaikan yang ada di sekolahnya agar selesai dengan baik. Tidak ada urusan dan masalah dengan APH,” ucapnya.
Subandi menegaskan, pengisian jabatan kepala sekolah kali ini bebas titipan dan gratifikasi. Jika terbukti ada gratifikasi, Subandi menyatakan sanksi tegas akan diberikan.
“Kalau sampai terjadi ada gratifikasi, akan kita berhentikan. Satu sebagai ASN. Yang kedua sebagai guru. Ini penting karena Panjenengan semua adalah pembangun generasi. Masa depan anak kita bergantung Panjenengan,” ucapnya.
Sementara itu, Netti Lastiningsih Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo mengatakan, dari 254 kepala sekolah, sebanyak 90 kepala SD negeri merupakan hasil promosi, sedangkan lainnya bergeser tempat dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah.
Untuk SMP negeri, terdapat 12 kepala sekolah hasil promosi dan 15 lainnya dimutasi ke sekolah lain.
Netti menyebut, proses seleksi dilakukan secara transparan melalui tahapan administrasi hingga wawancara.
Penetapan promosi dan mutasi melibatkan Tim Penilai Kinerja (TPK) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), kemudian diproses melalui aplikasi Kemendikdasmen dan BKN hingga terbit pertimbangan teknis sebelum pengukuhan. (ham/rid)
