Jakarta, CNBC Indonesia - Jumlah kebangkrutan di Jepang kembali meningkat, menimbulkan kekhawatiran akan "tsunami" pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan angkanya naik 6,9% dibandingkan setahun sebelumnya pada Juli 2026, menjadi 1.028 kasus.
Ini merupakan kedua kali berturut-turut angka kebangkrutan mencapai 1.000, seiring kekurangan tenaga kerja dan kenaikan harga yang terus menekan perusahaan-perusahaan kecil Jepang. Total kewajiban perusahaan yang bangkrut melonjak 41,4% menjadi 236,3 miliar yen (sekitar Rp 26,9 triliun).
Mengutip Japan Times, Rabu (12/8/2026), angka ini merujuk riset terbaru Tokyo Shoko Research. Kenaikan tersebut terutama dipicu kebangkrutan Zentoshin, perusahaan penyedia sistem transaksi kartu kredit yang berbasis di Osaka.
Perusahaan mengajukan kebangkrutan pada Juli dengan total kewajiban mencapai 115,16 miliar yen. Menurut perusahaan riset kredit korporasi Teikoku Databank Ltd., kebangkrutan tersebut kemungkinan menjadi yang terbesar di Jepang sepanjang tahun ini.
Kebangkrutan yang disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja mencapai rekor 63 kasus, termasuk 36 kasus yang dipicu oleh kenaikan biaya tenaga kerja. Jumlah tersebut dua kali lipat dibandingkan setahun sebelumnya.
"Kenaikan upah tidak dapat dihindari untuk mendapatkan pekerja, tetapi perusahaan justru memperburuk arus kas mereka dengan menaikkan upah di luar kemampuan ketika tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup," kata seorang pejabat perusahaan riset tersebut.
Sementara itu, kebangkrutan yang disebabkan oleh kenaikan harga mencapai 93 kasus, tertinggi sejak 2022. Pelemahan yen turut meningkatkan biaya material dan bahan baku. Berdasarkan sektor industri, jumlah kebangkrutan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di tujuh dari 10 sektor, termasuk konstruksi, ritel, dan transportasi.
Sektor informasi dan komunikasi mencatat lonjakan kebangkrutan sebesar 62,5%. Di dalamnya termasuk perusahaan-perusahaan perangkat lunak yang terdampak semakin luasnya penggunaan kecerdasan buatan (AI).
Sektor jasa mencatat jumlah kebangkrutan terbanyak, yakni 342 kasus. Sementara itu, perusahaan kecil dengan total kewajiban kurang dari 100 juta yen menyumbang hampir 80% dari seluruh kasus kebangkrutan.
(sef/sef)
