JAKARTA, KOMPAS.com - Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat atau People’s Liberation Army Navy (PLAN) dan TNI AL akan menggelar latihan navigasi bersama di perairan timur Pulau Taiwan pada pertengahan Agustus 2026.
Berdasarkan laman Kementerian Pertahanan China, perairan timur Pulau Taiwan menghadap Samudra Pasifik dan Laut China sebuah lokasi latihan tidak berada di sekitar Indonesia atau Laut China Selatan.
“Latihan tersebut akan berfokus pada sejumlah materi, antara lain latihan komunikasi dan pengisian ulang perbekalan di laut,” bunyi keterangan Kementerian Pertahanan China, seperti dilansir dari Antara.
Baca juga: TNI AL Ungkap Rencana Latihan dengan China: Bukan War Fighting
Sementara, latihan itu disebut untuk meningkatkan kemampuan operasi bersama angkatan laut kedua negara, memperdalam kerja sama pragmatis serta bersama-sama menata perdamaian serta stabilitas kawasan.
KecamanRupanya rencana tersebut mendapat kecaman dari pemerintah Taiwan.
Taipei menilai latihan tersebut sebagai tindakan “berbahaya” dan upaya Beijing menciptakan kesan bahwa China memiliki yurisdiksi atas perairan tersebut.
Taipei menyebut, Beijing berusaha menciptakan kesan palsu kepada komunitas internasional seolah-olah mereka menguasai perairan tersebut.
Sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (12/8/2025), Dewan Urusan Daratan Taiwan (Mainland Affairs Council), lembaga pemerintah yang menangani kebijakan terhadap China, menyebut latihan itu sebagai "provokasi militer".
Taiwan mendesak Beijing segera menghentikan tindakan tersebut karena dinilai dapat mengganggu status quo di kawasan.
Menurut Taiwan, langkah China tersebut merupakan bagian dari serangkaian aktivitas Beijing di wilayah timur pulau itu.
Baca juga: TNI AL Buka Suara Usai Taiwan Kecam Rencana Latihan China-Indonesia
Latihan semacam ini dinilai tidak biasa karena China pada umumnya tidak menggelar latihan militer bersama negara lain di sekitar Taiwan.
Langkah ini menyusul serangkaian tindakan China belakangan ini, termasuk kegiatan yang disebut Taiwan sebagai "patroli penegakan hukum rutin" di wilayah administrasi Taipei.
“Hal ini, pada kenyataannya, merupakan manipulasi politik, 'tindakan yang hanya sekadar nama, tetapi pada kenyataannya merupakan ekspansi', yang bertujuan menciptakan kesan palsu di hadapan komunitas internasional bahwa komunis China memiliki yurisdiksi atas perairan di sebelah timur Taiwan,” ujar dewan tersebut.
Dewan tersebut juga menegaskan bahwa Taiwan akan terus memantau dengan cermat perkembangan di wilayah sekitarnya dan mengambil "langkah-langkah yang diperlukan dan tepat".
