Jakarta, tvOnenews.com — Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dipilih sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam pelaksanaan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Tahun 2026.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat verifikasi data kependudukan penerima bantuan sosial melalui pemanfaatan layanan digital dan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, Banjarmasin menjadi salah satu daerah yang dipilih untuk menjalankan pilot project jemput bola data dalam rangka mendukung digitalisasi penerima bantuan sosial.
"Hari ini bersama mitra kerja kami, Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, kami memilih Kota Banjarmasin sebagai salah satu pilot project untuk melaksanakan jemput bola data terkait digitalisasi penerima bantuan sosial," ujar Rifqinizamy saat menghadiri kegiatan fasilitasi pendaftaran penduduk melalui layanan jemput bola di Banjarmasin, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan aktivasi IKD sekaligus verifikasi dan pemutakhiran data kependudukan untuk mendukung program Perlindungan Sosial Nasional.
Rifqinizamy hadir bersama Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri Hani Syopiar Rustam, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda Krista Algani, serta jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Rifqinizamy, Banjarmasin dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan nasional karena memiliki posisi strategis dalam mendorong penerapan verifikasi data kependudukan berbasis digital bagi penerima bantuan sosial.
Ia mendorong Pemerintah Kota Banjarmasin menggerakkan seluruh unsur masyarakat agar proses pendataan dapat dilakukan secara masif dan dituntaskan dalam waktu dua bulan.
"Kami mendorong Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota untuk mendukung kebijakan ini dengan mewajibkan seluruh lingkungan rukun tetangga (RT) melakukan jemput bola di lingkungannya, serta mengajak seluruh ASN membantu RT di tempat tinggal masing-masing agar data kependudukan warga dapat diselesaikan secara maksimal dalam dua bulan ke depan," katanya.
Rifqinizamy mengungkapkan, tingkat aktivasi data kependudukan digital di Kota Banjarmasin saat ini baru berada di kisaran 10 persen. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, RT, ASN, dan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target tersebut.
