REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan semakin luas, tetapi kemampuan memahami risiko dan mengambil keputusan finansial belum tumbuh secepat akses tersebut. Kondisi ini menjadi tantangan bagi industri perdagangan berjangka, termasuk perusahaan pialang yang berhadapan langsung dengan nasabah dalam pengambilan keputusan transaksi.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik menunjukkan indeks inklusi keuangan nasional telah mencapai 80,51 persen. Namun, indeks literasi keuangan baru mencapai 66,46 persen.
Baca Juga
Pengakuan Mengejutkan V BTS, Fungsi Pendengaran Salah Satu Telinga Tinggal 30 Persen
Keuangan Syariah Dinilai Kalah Agresif Rebut Pasar
Inklusi Turun, Bank Syariah Disebut Kurang Gercep Jemput Bola
Kesenjangan tersebut lebih terlihat pada kelompok usia 18-25 tahun. Tingkat inklusi keuangan kelompok ini mencapai 89,96 persen, sedangkan literasinya 73,22 persen. Artinya, sebagian besar kelompok muda telah memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi pemahaman mereka belum sepenuhnya mengikuti perluasan akses tersebut.
Kesenjangan antara akses dan literasi tersebut menjadi tantangan bagi perkembangan ekonomi dan industri jasa keuangan. Semakin luas akses masyarakat terhadap produk keuangan, semakin penting pula kemampuan memahami risiko dan menentukan pilihan finansial secara tepat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
CEO Finex Agung Wisnuaji mengatakan perusahaan pialang memiliki tanggung jawab memastikan nasabah memahami risiko sebelum melakukan transaksi. Transparansi informasi dan edukasi menjadi bagian penting agar perluasan akses terhadap layanan keuangan tidak berujung pada keputusan yang keliru.
"Kemerdekaan Indonesia menginspirasi kami untuk mendukung kemerdekaan setiap trader, yaitu kebebasan mengambil keputusan sendiri dan membangun masa depan finansial mereka. Karena itu kami membangun sistem dengan mengutamakan kepentingan trader, dan berkomitmen untuk selalu berada di sisi mereka," ujar Agung dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).
Kesenjangan antara akses dan literasi juga meningkatkan risiko masyarakat terpapar penawaran keuangan yang tidak dipahami dengan baik. Modusnya antara lain tawaran keuntungan investasi, grup sinyal berbayar, hingga penipuan yang menggunakan nama dan identitas perusahaan berizin.
Satgas PASTI mencatat peniruan entitas berizin atau impersonation menjadi salah satu modus yang banyak dilaporkan masyarakat pada awal 2026. Sementara itu, sejak beroperasi pada akhir 2024, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima lebih dari 515.000 laporan. Dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp 585,4 miliar.
