Jakarta (ANTARA) - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menginginkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk terus menyiapkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menuju Government 5.0.
“Government 5.0 tidak hanya menuntut pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pengambilan keputusan berbasis data, pengelolaan risiko yang proaktif, penguatan sistem pengendalian intern, serta perlindungan keamanan data,” ujarnya dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kemenhub Tahun 2025, dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Transformasi menuju Government 5.0 dinilai perlu didukung laporan keuangan yang berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan fiskal dan kebijakan publik.
Dengan bahasa lain, lanjutnya, laporan keuangan tidak lagi sekadar dokumen pertanggungjawaban, tetapi menjadi instrumen strategis dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif.
Baca juga: BPK sebut LK Kemenlu sudah cukup ungkapkan pencatatan keuangan
BPK melihat sejumlah tantangan dalam mewujudkan Government 5.0, antara lain kesenjangan kematangan transformasi digital, fragmentasi data, kesiapan pemanfaatan kecerdasan buatan, integritas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia digital, serta keamanan siber dan kolaborasi lintas sektor.
“Kemenhub sebagai salah satu kementerian strategis memiliki peran penting dalam memastikan transformasi digital turut mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat,” kata dia.
Dalam pemeriksaan atas LK Kemenhub Tahun 2025, BPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
Hingga semester I tahun 2026, sebanyak 1.926 dari 2.183 rekomendasi atau 88,23 persen telah dinyatakan selesai ditindaklanjuti.
Baca juga: Ketua BPK resmikan pameran sejarah lembaga pemeriksa keuangan negara
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kemenhub memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Tahun 2025. BPK berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus dikembangkan sehingga hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga mendorong peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan publik.
"Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik," ucap Anggota I BPK.
“Government 5.0 tidak hanya menuntut pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pengambilan keputusan berbasis data, pengelolaan risiko yang proaktif, penguatan sistem pengendalian intern, serta perlindungan keamanan data,” ujarnya dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kemenhub Tahun 2025, dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Transformasi menuju Government 5.0 dinilai perlu didukung laporan keuangan yang berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan fiskal dan kebijakan publik.
Dengan bahasa lain, lanjutnya, laporan keuangan tidak lagi sekadar dokumen pertanggungjawaban, tetapi menjadi instrumen strategis dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif.
Baca juga: BPK sebut LK Kemenlu sudah cukup ungkapkan pencatatan keuangan
BPK melihat sejumlah tantangan dalam mewujudkan Government 5.0, antara lain kesenjangan kematangan transformasi digital, fragmentasi data, kesiapan pemanfaatan kecerdasan buatan, integritas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia digital, serta keamanan siber dan kolaborasi lintas sektor.
“Kemenhub sebagai salah satu kementerian strategis memiliki peran penting dalam memastikan transformasi digital turut mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat,” kata dia.
Dalam pemeriksaan atas LK Kemenhub Tahun 2025, BPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
Hingga semester I tahun 2026, sebanyak 1.926 dari 2.183 rekomendasi atau 88,23 persen telah dinyatakan selesai ditindaklanjuti.
Baca juga: Ketua BPK resmikan pameran sejarah lembaga pemeriksa keuangan negara
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kemenhub memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Tahun 2025. BPK berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus dikembangkan sehingga hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga mendorong peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan publik.
"Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik," ucap Anggota I BPK.
