Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus memastikan program penanggulangan tuberkulosis (TBC) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan anggaran pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan penyakit tersebut di Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri menegaskan dukungan itu saat Wiyagus melakukan kunjungan di Kecamatan Siaga TBC di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kamis, 13 Agustus 2026.
Wiyagus mengatakan integrasi program TBC dalam dokumen perencanaan hingga penganggaran diperlukan agar pelaksanaannya berkelanjutan dan memperoleh dukungan sumber daya yang memadai.
Kemendagri Dorong TBC Masuk RPJMD hingga APBDKemendagri bersama Kementerian Kesehatan mendorong pemerintah daerah memasukkan penanggulangan TBC dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Program tersebut juga didorong masuk dalam penyusunan rencana aksi daerah serta menjadi perhatian Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB).
"Semua itu merupakan bentuk perhatian secara khusus Kemendagri dalam rangka penanggulangan TBC," kata Wamendagri Akhmad Wiyagus.
Dukungan Kemendagri tidak hanya diarahkan pada kebijakan, tetapi juga untuk memastikan pemerintah daerah memiliki komitmen menerjemahkan program nasional menjadi kebijakan dan pelaksanaan di daerah.
Wiyagus turut mengapresiasi kolaborasi lintas sektor Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kolaborasi Daerah Didorong Percepat Penanggulangan TBCWiyagus menilai kolaborasi di Gorontalo telah berjalan hingga tingkat pelaksana, termasuk dalam mengatasi persoalan pendataan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Tadi kita terkejut karena kolaborasi operasionalnya bukan hanya di tataran kita bicara, tetapi di level pelaksana sudah bisa mengeksekusi kalau ada kendala-kendala, khususnya terkait dengan masalah pendataan jadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan Dukcapil, kemudian juga dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), karena menyangkut pemberian bantuan dan renovasi perumahan yang sudah terprogram bisa tepat sasaran," katanya.
Kemendagri juga memberikan perhatian pada pembentukan desa siaga sebagai lini terdepan dalam intervensi penanggulangan TBC di tingkat kecamatan.
"Kabupaten juga melakukan secara berjenjang, sehingga akan mempercepat penanggulangan TBC kemudian menurunkan angkanya di Indonesia," kata Wamendagri Akhmad Wiyagus.
Upaya tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program penanggulangan TBC secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga pemerintah provinsi.
