Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan pentingnya peran pers dan literasi dalam menjaga ruang publik yang sehat di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan Orasi Kebangsaan dalam rangka Peringatan Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah Tahun 2026 yang digelar di Auditorium Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Cireundeu, Kota Tangerang Selatan, Kamis (13/8).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pers, pimpinan Muhammadiyah, insan pers, akademisi, serta mahasiswa.
Dalam kesempatan itu, Haedar yang mengawali kariernya sebagai wartawan mengenang perjalanan panjangnya di dunia jurnalistik. Ia mengaku pernah merasakan kerasnya proses belajar menulis ketika masih menjadi reporter muda.
"Waktu menjadi wartawan lapangan saya naik bus, jalan kaki, naik kereta biasa dan berbagai kendaraan yang harus dimanfaatkan untuk mencari berita. Kelelahan-kelelahan itu justru membentuk saya betul-betul menjadi wartawan," ujar Haedar.
Ia bahkan mengaku pernah mengalami penolakan keras dari editornya saat masih belajar menulis.
"Ada berita yang saya buat tidak dipakai. Bahkan satu dua kali disobek di depan saya. Ada juga yang membaca tulisan saya sambil mencoret-coret dengan tinta merah. Sakit hati tentu, tetapi dari situ saya belajar menulis lebih baik lagi," kenangnya.
Menurut Haedar, pengalaman tersebut membentuk sikap ketelitian dan tanggung jawab dalam menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.
"Ketika kemudian saya menjadi pemimpin redaksi, saya tidak toleran terhadap tulisan yang asal-asalan. Karena saya tahu bagaimana proses belajar untuk menghasilkan tulisan yang baik," katanya.
Pada acara tersebut, Haedar juga menerima Kartu Wartawan Utama Kehormatan dari Dewan Pers sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya di bidang jurnalistik dan literasi.
Ia mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut memiliki makna khusus karena lahir dari jejak panjangnya sebagai wartawan, bukan semata-mata karena posisinya sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah.
"Saya akhirnya mendapatkan kartu wartawan ini bukan semata karena menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, tetapi juga karena memiliki jejak dan perjalanan sebagai wartawan," ujarnya.
Dalam sambutannya, Haedar menyoroti perubahan besar yang terjadi dalam dunia media. Menurutnya, dahulu setiap tulisan harus melewati proses seleksi yang ketat, sedangkan saat ini hampir semua orang dapat menyebarkan informasi melalui media sosial tanpa proses verifikasi.
"Dulu menulis di media itu susah karena diseleksi. Bahkan kata per kata bisa diperiksa. Sekarang siapa saja bisa menulis di media sosial tanpa ada yang menyeleksi," katanya.
Ia mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan etika.
"Kalau sekarang, sering kali yang dianggap benar langsung disampaikan ke publik. Padahal persoalannya tidak hanya benar atau salah, tetapi juga ada dimensi baik dan buruk, pantas dan tidak pantas," ujarnya.
Haedar menegaskan bahwa pers memiliki posisi penting sebagai pilar demokrasi yang bertugas menyampaikan informasi sekaligus mengawasi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Pers ditempatkan sebagai pilar keempat negara. Kekuatan pers ada pada kemampuannya menghadirkan informasi yang menjadi alternatif dari berbagai kekuatan yang ada," katanya.
Ia kemudian mengutip teori sosiologi Erving Goffman mengenai front stage dan back stage untuk menjelaskan pentingnya kerja jurnalistik dalam mengungkap realitas yang sesungguhnya.
"Dalam kehidupan sosial ada panggung depan dan panggung belakang. Yang di depan sering kali penuh polesan, tetapi yang di belakang itulah realitas yang sesungguhnya. Tugas pers adalah berusaha mencari titik kebenaran dari keduanya," jelasnya.
Menurut Haedar, wartawan tidak cukup hanya menyampaikan fakta yang tampak di permukaan, melainkan juga harus mampu memahami konteks yang lebih luas sebelum menyajikannya kepada publik.
"Kebenaran yang ditampilkan pers harus sedekat mungkin dengan realitas yang sebenarnya. Tetapi dalam kehidupan juga ada etika, ada hal-hal yang benar namun belum tentu baik, dan ada yang benar serta baik tetapi belum tentu pantas disampaikan di ruang publik," tuturnya.
Selain membahas dunia pers, Haedar juga menyoroti pentingnya literasi di era kecerdasan buatan dan media sosial. Ia menilai masyarakat perlu membangun budaya membaca dan berpikir kritis agar tidak mudah terjebak informasi yang menyesatkan.
"Saya setuju jika Hari Pers juga disandingkan dengan Hari Literasi. Islam lahir dengan perintah iqra. Tradisi iqra adalah tradisi literasi yang profetik," ujarnya.
Haedar mengutip pandangan Menteri Agama RI periode 1971–1978, Prof. Mukti Ali, mengenai hubungan antara ilmu pengetahuan, seni, dan agama.
"Dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan agama hidup menjadi bermakna serta terarah," katanya.
Dalam bagian akhir orasinya, Haedar mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk insan pers, akademisi, tokoh agama, dan pemerintah untuk menjaga arah perjalanan bangsa agar tetap sesuai dengan cita-cita konstitusi.
"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi arah bangsa harus tetap berpijak pada kehendak bersama yang sudah dirumuskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mendengarkan suara masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
"Jangan sampai ketika masyarakat bersuara tidak didengar. Setelah terjadi kegaduhan baru ingin mendengar. Padahal suara kebenaran dan kebaikan itu harus didengar sejak awal," tegasnya.
Menutup orasinya, Haedar mengajak kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik untuk menggunakan pengaruhnya demi memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Mereka yang diberi kelebihan kekuasaan ekonomi dan politik harus memanfaatkannya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesederhana itu sebenarnya cita-cita kita berbangsa dan bernegara," pungkasnya.
