Hamas memastikan akan berpartisipasi dalam pemilu Palestina mendatang melalui koalisi nasional seluas mungkin. Hal itu disampaikan Hussam Badran anggota biro politik Hamas dalam wawancara dengan Al-Aqsa TV, Rabu (12/8/2026) waktu setempat.
Ia mengatakan, Hamas bersama sebagian besar faksi dan blok pemilu Palestina menolak penerapan syarat politik maupun kewajiban bagi peserta untuk mengikuti program politik tertentu.
Melansir laporan Anadolu, Komisi Pemilihan Umum Pusat Palestina bersama lembaga peradilan juga tengah bekerja untuk memastikan masyarakat dapat memilih program politiknya secara bebas.
Ia menyebut pemilu sebagai “kesempatan bersejarah” untuk mengubah lanskap politik Palestina, sekaligus mengakhiri dua dekade pengambilan keputusan sepihak dalam urusan nasional.
Menurut Badran, pemilu Palestina sudah lama seharusnya dilaksanakan. Ia mengkritik kepemimpinan Palestina yang dinilainya menentukan waktu dan prosedur pemilu secara sepihak.
Kondisi itu, kata dia, berbeda dengan pemilu 2006 dan proses pemilu 2021 yang menurutnya dilaksanakan setelah melalui konsensus nasional secara terperinci.
Badran menegaskan rakyat Palestina memiliki hak untuk memilih pemimpin dan program politik mereka, baik melalui pemilu legislatif di wilayah Palestina maupun pemilihan anggota Dewan Nasional Palestina. Ia juga menyebut Dewan Nasional Palestina sebagai lembaga perwakilan yang lebih luas bagi rakyat Palestina.
Mahmoud Abbas Presiden Palestina sebelumnya mengumumkan pemilu legislatif akan digelar pada 28 November 2026. Setelah itu, sidang Dewan Nasional Palestina dan pemilu presiden direncanakan berlangsung pada 2027.
Sebagai informasi, Dewan Legislatif Palestina tidak lagi aktif sejak 2007, setelah terjadinya perpecahan politik dan Hamas mengambil alih pemerintahan di Jalur Gaza. Abbas kemudian membubarkan dewan tersebut pada 2018. Adapun pemilu legislatif Palestina terakhir digelar pada 2006.
Sistem politik Palestina sendiri terbelah sejak 2007. Hamas mengelola Jalur Gaza, sementara pemerintahan yang dibentuk Fatah menjalankan administrasi di Tepi Barat yang diduduki Israel. Gaza juga menjadi lokasi perang Israel sejak Oktober 2023. (bil/ham)
