Terkini, Makassar – Komisi B DPRD Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Kamis (13/8/2026).
Rapat membahas anjloknya harga telur ayam serta kondisi usaha peternak yang tertekan akibat tingginya biaya produksi dan kelebihan pasokan.
Rapat dipimpin Anggota Komisi B DPRD Sulsel dari Fraksi PKB, Zulfikar Limolang. Dalam pertemuan tersebut, penyedia pakan ternak sepakat menahan kenaikan harga hingga pemerintah menetapkan harga acuan secara resmi.
Untuk menstabilkan harga telur, Komisi B meminta Bulog bersama Pemprov Sulsel menggelar operasi pasar. Peternak juga diminta berkoordinasi dengan Satgas Pangan hingga jajaran kepolisian untuk memantau pergerakan harga.
Selain itu, DPRD mendorong gerakan konsumsi telur masyarakat guna membantu menyerap kelebihan pasokan.
Persoalan bahan baku pakan juga menjadi perhatian. Komisi B akan memanggil pihak terkait untuk mendalami dampak kebijakan impor kedelai terhadap harga pakan ternak.
“Kita ingin menggali, apakah kebijakan impor kedelai ini berpengaruh terhadap harga pakan atau tidak. Karena kedelai adalah salah satu bahan utama pakan ternak,” kata Zulfikar.
Penanggung Jawab Peternak Rakyat Sulawesi, Basuki Suyuti, mengungkapkan harga telur di tingkat peternak kini hanya sekitar Rp20.000-Rp21.000 per kilogram. Angka tersebut jauh di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram.
Di sisi lain, harga konsentrat yang sebelumnya sekitar Rp8.000 per kilogram kini mencapai Rp9.000-Rp9.500. Konsentrat menyumbang sekitar 35 persen biaya pakan, sementara jagung 50 persen dan dedak 15 persen.
Menurut Basuki, anjloknya harga telur terutama dipicu kelebihan pasokan yang diperkirakan mencapai 30 persen. Peternak baru yang belum memiliki pasar disebut menjual telur dengan harga rendah agar produknya cepat terserap.
“Kelebihan suplai sekitar 30 persen. Peternak baru yang belum punya pasar itu menjual murah agar barang laku. Masalah utamanya bukan dari sisi permintaan, melainkan kelebihan pasokan,” jelas Basuki.
Peternak berharap pemerintah dapat menjaga harga pakan agar tidak kembali naik. Penyaluran jagung melalui program SPHP juga diharapkan diperluas sehingga dapat menekan biaya produksi.
Zulfikar mengatakan hasil RDP akan menjadi dasar langkah jangka pendek DPRD. Untuk persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pihaknya akan membawa aspirasi peternak ke tingkat nasional.
“Untuk jangka panjang, aspirasi peternak akan terus kami perjuangkan ke pengambil keputusan di tingkat pusat,” pungkasnya.
