jpnn.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas dan validitas data kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bertempat di Plaza BPJamsostek.
BACA JUGA: BPJS Ketenagakerjaan Beri Anak Ahli Waris Kesempatan Kuliah di Universitas Brawijaya
Perjanjian kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengefektifkan fungsi dan peran kedua institusi dalam proses sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data calon peserta maupun peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
Melalui kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BACA JUGA: DPR & Kemendagri Perkuat Sinergi Data Kependudukan untuk Perlinsos
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan terus bertransformasi terhadap pelayanan bagi peserta dari layanan konvensional menuju layanan digital melalui Jamsostek Mobile (JMO) dan Lapak Asik, hal ini semakin menegaskan pentingnya kualitas dan validitas data kepesertaan.
Ketika proses layanan dan klaim dapat dilakukan secara digital, data yang menjadi dasar proses tersebut harus benar-benar akurat dan terverifikasi.
BACA JUGA: Dorong KSEKP Jadi Motor Pengentasan Kemiskinan, BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Perlindungan
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan validitas data merupakan pondasi penting dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Data kepesertaan yang akurat tidak hanya mendukung efektivitas administrasi, tetapi juga memastikan hak-hak pekerja dapat terlindungi dengan baik.
“Data adalah dasar dari perlindungan kami, terutama pada saat kami akan memberikan manfaat. Kami harus memastikan orang yang berhaklah yang benar-benar menerima manfaat. Sehingga data menjadi kunci bagi kami dalam memberikan perlindungan yang terbaik,” ujar Saiful dalam keterangannya, Kamis (13/8).
Menurut Saiful, penguatan integrasi data dengan Dukcapil juga menjadi bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam membangun credibility sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
Keakuratan data akan memperkuat kepercayaan peserta dan masyarakat terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial.
“Credibility dibangun dari proses yang dapat dipercaya. Salah satunya melalui data kepesertaan yang valid, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan basis data yang semakin baik, kami dapat memastikan proses kepesertaan, pelayanan, hingga pemberian manfaat dilakukan secara lebih akurat dan transparan,” tambahnya.
Selain memperkuat aspek credibility, validitas data juga akan mendukung BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan perlindungan.
Dengan proses sinkronisasi dan validasi yang lebih optimal, potensi ketidaksesuaian data dapat diminimalkan sehingga proses pendaftaran maupun pengelolaan kepesertaan dapat berjalan lebih efektif.
Di sisi lain, pemanfaatan data kependudukan juga akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta.
Integrasi data diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi identitas, mengurangi potensi duplikasi atau ketidaksesuaian data, serta memberikan kepastian dalam pengelolaan data kepesertaan.
Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan, pemanfaatan data kependudukan dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kolaborasi antar lembaga untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif dan tepat sasaran.
“Data kependudukan merupakan data dasar yang digunakan dalam berbagai layanan publik," kata Teguh.
Melalui kerja sama ini, lanjut Teguh, pihaknya mendukung BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data kepesertaan sehingga data yang digunakan semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dengan demikian, pelayanan kepada peserta dapat dilakukan secara lebih tepat sekaligus memberikan kepastian atas hak-hak pekerja,” ujar Teguh.
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin terintegrasi, akurat, dan terpercaya.
Perlindungan yang kuat harus dibangun di atas fondasi data yang akurat.
BPJS Ketenagakerjaan Berjalan Bersama Pekerja Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sesditjen Dukcapil: Sinergi Pusat-Daerah Kunci Sistem Adminduk Modern dan Aman
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi
