Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah ikut aktif dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemda dinilai memiliki peran penting mulai dari pendataan penerima hingga pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program makanan bergizi gratis,” kata Tito dalam konferensi pers bersama Kepala BGN Sudaryono di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).
Tito mengatakan kepala daerah perlu mengoordinasikan perangkat daerah terkait untuk mendukung pelaksanaan MBG. Termasuk dalam penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi bagi dapur SPPG.
“Saya follow-up langsung juga dari daerah-daerah ini. Jadi kepala daerah memberikan dukungan pasar-pasar, termasuk mengkoordinasikan perangkat daerahnya yang terkait penerbitan sertifikat layak hidup dan sanitasi ya,” lanjutnya.
Meski begitu, Tito meminta proses penerbitan sertifikat tetap mengikuti standar yang berlaku. Ia menekankan agar prosesnya tidak diperlambat, tetapi juga tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa memenuhi kriteria.
“Tapi juga jangan buru-buru, tapi tidak sesuai kriteria. Cepat, tapi sesuai kriteria. Jangan dilambat-lambatin juga,” kata Tito.
Tito juga mendorong pemda memanfaatkan potensi daerah untuk mendukung kebutuhan bahan pangan SPPG. Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dapat dilibatkan untuk memasok bahan makanan bagi dapur MBG.
“Bisa memanfaatkan Dinas Pertanian, kemudian Dinas Perikanan yang ada di daerah masing-masing, untuk memasok bahan ke SPPG,” ucapnya.
