Selain backlog kepemilikan rumah, BPS juga mencatat perbaikan pada backlog 2.
IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat backlog kepemilikan rumah atau jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah mengalami penurunan pada Maret 2026.
Penurunan tersebut tercermin dari persentase backlog yang turun menjadi 12,39 persen dari 13 persen pada Maret 2025.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, data tersebut diperbarui berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026.
"Berdasarkan Susenas 2026 pada bulan Maret, kemudian kami memperbarui data backlog ini, backlog 1 yaitu jumlah dan persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah secara persentase mengalami penurunan dari 13 persen pada tahun 2025 bulan Maret menjadi 12,39 persen pada bulan Maret 2026," kata Amalia, Kamis (13/8/2026).
Secara jumlah, backlog kepemilikan rumah pada 2026 tercatat sebanyak 9,29 juta rumah tangga. Angka tersebut turun sekitar 350.000 rumah tangga dibandingkan tahun sebelumnya.
Amalia menambahkan, penurunan backlog kepemilikan rumah terjadi secara nasional, baik dari sisi persentase maupun jumlah. Hampir seluruh provinsi juga mencatat penurunan backlog 1.
"Secara nasional terjadi penurunan persentase backlog 1, kalau kita lihat berdasarkan provinsi, hampir semua provinsi mengalami penurunan backlog 1. Dan kalau kita lihat Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, semua sampai dengan Papua Tengah dan Papua Pegunungan mengalami penurunan, sehingga secara nasional dari 13 persen menjadi 12,39 persen," katanya.
Selain backlog kepemilikan rumah, BPS juga mencatat perbaikan pada backlog 2, yakni rumah tangga yang sudah tinggal di rumah milik sendiri tetapi kondisi huniannya tidak layak.
Pada 2026, backlog 2 tercatat sebesar 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga. Angka tersebut menurun dibandingkan 2025 yang mencapai 25,33 persen atau sekitar 18,77 juta rumah tangga.
"Jadi Bapak dan Ibu, baik backlog 1 ataupun backlog 2 mengalami perbaikan atau secara angka mengalami penurunan," kata Amalia.
Menurut Amalia, backlog 2 masih sekitar dua kali lebih tinggi dibandingkan backlog kepemilikan rumah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan penyediaan hunian layak masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.
"Angka backlog 2 pada tahun 2026 terlihat dua kali lebih tinggi dibandingkan backlog 1 kepemilikan. Tingginya backlog 2 menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kepemilikan hunian layak yang merata menjadi salah satu prioritas pembangunan," tutur Amalia.
Berdasarkan wilayah, dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 37 provinsi mengalami penurunan backlog 2. Hanya satu provinsi yang tidak mencatat penurunan.
Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah backlog 2 tertinggi. Sementara itu, Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan backlog 2 terendah, yakni sekitar 33.000 rumah tangga. Meski demikian, kedua provinsi tersebut sama-sama mengalami penurunan backlog 2.
Di sisi lain, BPS mencatat akses rumah layak huni mengalami peningkatan. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni naik dari 68,4 persen pada 2025 menjadi 70,3 persen pada 2026.
"Dengan kata lain, sebanyak 70 dari 100 rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses terhadap rumah layak huni," kata Amalia.
(Nur Ichsan Yuniarto)
