Sebanyak 76.315 kepala keluarga (KK) mendaftarkan diri dalam program uji coba Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sleman menjadi salah satu daerah yang dipilih dalam batch pertama piloting program tersebut.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, Sleman dipilih karena pemerintah daerah dinilai mampu bergerak cepat dalam pelaksanaan program Perlinsos Digital.
"Ini adalah salah satu kabupaten, Kabupaten Sleman ini salah satu yang menjadi daerah atau kabupaten piloting dari program Perlinsos Digital," kata Meutya saat kunjungan jurnalistik Program Direktif Presiden Perlindungan Sosial Digital di Kantor Kalurahan Donoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/8).
Program tersebut diinisiasi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat yang memang berhak menerima bantuan sosial mendapatkan haknya. Sebaliknya, masyarakat yang tidak lagi memenuhi kriteria tidak menerima bantuan sosial.
"Pesan Bapak Presiden satu dan amat sangat mendasar: yang berhak harus dapat, yang tidak berhak tidak boleh lagi dapat," ujarnya.
Meutya menambahkan, digitalisasi diperlukan untuk mempercepat proses pembaruan dan pembersihan data penerima bantuan sosial. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu lama diharapkan dapat dilakukan lebih cepat melalui sistem digital.
Melalui program tersebut, masyarakat dapat melakukan pengecekan dan memasukkan data untuk mengetahui kelayakan penerimaan bantuan sosial. Dalam waktu dilakukan tidak lebih dari lima menit.
"Dengan digitalisasi ini Insyaallah akan jauh lebih cepat, sebagaimana kita lihat dalam proses waktu tidak lebih dari 5 menit masyarakat bisa melakukan pengecekan, memasukkan datanya, dan kalau memang berhak langsung dinyatakan layak, kalau tidak berhak langsung dinyatakan tidak layak," jelas Meutya.
Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya mengatakan saat ini sudah ada 76.315 KK yang telah terdaftar dalam pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital di wilayahnya.
Selain itu, Pemkab Sleman mengerahkan 2.682 agen yang tersebar di berbagai wilayah untuk membantu proses pendataan dan pendaftaran masyarakat.
"Alhamdulillah dalam pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital di Kabupaten Sleman, sampai dengan saat ini tercatat 76.315 kepala keluarga yang terdaftar, dengan dukungan 2.862 agen yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman," kata Harda.
Harda mengatakan, para agen tersebut melakukan pendekatan secara langsung atau menggunakan metode jemput bola hingga tingkat kalurahan dan padukuhan. Mereka bertugas membantu masyarakat melakukan pendataan sekaligus memahami proses pendaftaran Perlinsos Digital.
Keberadaan agen diperlukan agar masyarakat yang belum terbiasa menggunakan perangkat elektronik (gadget) dapat terbantu untuk mengikuti program transformasi digital perlindungan sosial.
"Para agen di Kabupaten Sleman secara aktif melakukan jemput bola di kalurahan dan padukuhan setiap hari melakukan pendataan sekaligus membantu masyarakat memahami dan mengikuti proses Perlinsos Digital," ujarnya.
Harda menilai, digitalisasi perlindungan sosial bukan sekadar penggunaan teknologi, melainkan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan cepat.
"Digitalisasi perlindungan sosial bukan sekadar pemanfaatan teknologi, tetapi merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan pemerintah yang semakin tepat sasaran, transparan, cepat, dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Dari data yang disampaikan Harda, untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) terdapat 75.231 penerima terdaftar, dengan 43.433 penerima berpotensi layak. Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat 68.876 penerima terdaftar, dengan 29.458 penerima berpotensi layak.
Meutya menyebut angka tersebut merupakan bagian dari proses pendataan dan verifikasi. Dari sebanyak 76 ribu masyarakat yang telah mengakses dan mendaftar, terdapat potensi kelayakan sekitar 40-50 persen.
"Per hari ini atau per awal Agustus sudah lebih dari 76.000 masyarakat yang melakukan akses ini dan mendaftar dengan potensi yang mendapatkan atau potensi kelayakan ya kurang lebih hampir 40-50 persen," kata Meutya.
Dia menegaskan pelaksanaan di Sleman masih dalam tahap ujicoba (piloting). Pemerintah akan menggunakan berbagai temuan dan masukan dari masyarakat maupun pemerintah daerah untuk menyempurnakan sistem sebelum program diperluas.
"Apakah ini sudah 100 persen sempurna? Pasti belum. Artinya ini piloting, dari sini kita dapat masukan lagi untuk menyempurnakan sampai 100%," ujar Meutya.
Ia menyebut kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program tersebut.
"Ini enggak mungkin terjadi kalau kerja samanya dengan pemerintah daerah itu tidak berjalan dengan baik," ucap Meutya.
Harda juga menegaskan Pemkab Sleman siap mendukung pelaksanaan program tersebut dengan terus memberikan masukan berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.
"Kami berharap sistem yang dibangun bersama dapat semakin menyempurnakan akurasi data, mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, serta memastikan bantuan sosial diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan," kata Harda.
