Jember (beritajatim.com) – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah berkunjung ke kantor PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) di Jakarta pekan lalu, untuk mendiskusikan rencana pinjaman sebesar Rp786,573 miliar oleh pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Badan Anggaran DPRD Jember memperoleh informasi adanya 190 kabupaten dan kota yang mengajukan pembiayaan dari PT SMI, di antaranya Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Trenggalek, dan Pemerintah Kabupaten Badung.
“Kami menyampaikan secara detail rencana pembiayaannya. Kayaknya 90 persen mereka (PT SMI) memahami. Bukan berarti menyetujui,” kata Ardi Pujo Prabowo, anggota Badan Anggaran DPRD Jember.
Badan Anggaran juga menanyakan aspek hukum dan kemampuan daerah sebelum mengajukan pinjaman, Sementara itu PT SMI juga memaparkan informasi penggunaan dana pinjaman untuk pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah, seperti di Nusa Tenggara dan Sulawesi.
Hingga saat ini, Kamis (13/8/2026), Badan Anggaran DPRD Jember sama sekali belum menentukan untuk menyetujui atau menolak rencana utang tersebut. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar keputusan segera diambil.
“Membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tidak hanya membahas utang. Persetujuan KUA tidak hanya persetujuan soal utang,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, dalam rapat yang digelar di gedung parlemen, Selasa (11/8/2026).
Persetujuan atau penolakan terhadap rencana utang akan mempengaruhi beberapa struktur KUA. Salah satunya pendapatan. Berdasarkan data Kebijakan Umum Anggaran (KUA), target PAD Jember 2026 adalah Rp1,367 triliun. Namun proyeksi pada tahun anggaran 2027 justru turun menjadi Rp1,294 triliun.
Widarto sempat mempersoalkan rendahnya proyeksi PAD 2027 ini. “Pada 2027 kita punya keinginan tinggi, membangun infrastruktur Rp400 miliar, membangun penerangan jalan umum Rp200 miliar, menyelesaikan pembangunan Rumat Sakit Daerah dr, Soebandi dan RSD Balung. Tapi pada saat yang bersamaan kita menargetkan pendapatan kita rendah, lalu menggantungkan pembiayaannya pada utang,” katanya.
Padahal Widarto sempat mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 37 persen, dari Rp774,17 miliar pada 2024 menjadi Rp1,058 triliun. “Kalau kita mau bekerja serius, ya kita pertahankan kenaikan PAD ini minimal sama terus 37 persen setiap tahun. Kalau kita konsisten, seharusnya pada 2026 akan tembus Rp1,45 triliun dan Rp1,986 triliun,” katanya.
Widarto ingin proyeksi PAD Jember pada 2027 tidak diturunkan. “Mari kita bekerja keras bareng-bareng agar PAD 2027 naik. Kita semua digaji, diberi amanah agar bekerja keras. Realistis atau tidak, tergantung kita mau kerja keras atau tidak,” katanya. [wir/ian]
