REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah memberlakukan desil untuk beragam jenis subsidi, seperti penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga proses masuk sekolah jalur afirmasi, sebagai upaya agar bantuan bisa lebih tepat sasaran. Ekonom menilai kebijakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN), di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.
“Saya melihatnya itu adalah upaya untuk menempatkan sasaran daripada subsidi. Pada dasarnya, subsidi itu kan diberikan kepada masyarakat yang paling tidak mampu. Jadi masyarakat yang sudah dianggap mampu semestinya tidak perlu subsidi lagi,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal kepada Republika, Kamis (13/8/2026).
Baca Juga
BPS Catat Jumlah Backlog Perumahan Turun Jadi 9,29 Juta Rumah Tangga di 2026
Lamine Yamal Kembali Berlatih, Ferran Torres Selangkah Lagi Gabung PSG
Petugas Gabungan Musnahkan 17 Ribu Batang Ganja di Aceh Utara
Hanya saja, kriteria antara masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat mampu bisa bergeser-geser atau bisa adjustable. Hal itu menjadi catatan tersendiri. Namun, Faisal lebih menekankan kebijakan tersebut dengan melihat kondisi fiskal.
“Salah satu yang menjadi pertimbangannya adalah keterbatasan dari sisi fiskal. Jadi kalau fiskal terbatas, otomatis subsidi juga harus lebih disaring. Mana yang paling prioritas? Jadi prioritas mendapatkan subsidi itu menjadi lebih ketat kriterianya ketika anggaran itu terbatas. Jadi tentu saja itu yang harus dilakukan. Karena di sisi yang lain kan memang harus menjaga kesehatan APBN. Kita tidak ingin APBN-nya membengkak,” jelasnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ia menuturkan, anggaran untuk subsidi yang ada pada saat ini sebenarnya memang otomatis mengalami peningkatan karena harga biaya energi yang terkerek di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Oleh sebab itu, di tengah kondisi tersebut, semestinya subsidi yang dialokasikan harus lebih tepat sasaran.
“Salah satu langkahnya adalah dengan mengidentifikasi beneficiaries atau masyarakat yang mendapatkan subsidi berdasarkan desil. Tapi dengan kategorisasi berdasarkan desil, kita bukan cuma melihat tingkatannya, melainkan juga adalah batas spending untuk masing-masing desil itu,” ujar dia.
Dengan mengencangkan kebijakan subsidi berdasarkan desil-desil tertentu, diharapkan tidak terjadi inclusion error ataupun exclusion error. Dengan kata lain, diharapkan subsidi bisa benar-benar menjadi lebih tepat sasaran.
“Jadi intinya ini adalah untuk menajamkan penerima subsidi supaya benar-benar tepat sasaran dan juga untuk menghindari pembengkakan anggaran,” tegasnya.
