Jakarta, VIVA – Langkah pemerintah mematangkan kebijakan insentif kendaraan listrik dan mendorong penggunaan motor listrik nasional mendapat dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie menilai kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurut Grace, kebijakan elektrifikasi kendaraan roda dua memiliki potensi besar karena jumlah sepeda motor yang digunakan masyarakat Indonesia sangat tinggi. Ia menyebut terdapat lebih dari 140 juta sepeda motor yang beroperasi di Tanah Air.
“Motor listrik bisa menjadi kunci percepatan transisi energi Indonesia. Jumlah pengguna motor kita sangat besar. Kalau kita berhasil mendorong jutaan pengguna motor BBM beralih ke listrik, dampaknya terhadap konsumsi BBM, impor energi, dan beban subsidi negara akan sangat signifikan,” ujar Grace, Kamis 13 Agustus 2026.
Grace mengatakan kebutuhan bensin untuk sepeda motor di Indonesia mencapai lebih dari 42 juta kiloliter per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar separuhnya masih dipenuhi melalui impor.
Karena itu, menurut dia, percepatan penggunaan kendaraan listrik roda dua dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dari luar negeri.
Namun, Grace mengingatkan agar kebijakan insentif pemerintah benar-benar diarahkan untuk mendorong masyarakat beralih dari motor berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik.
Ia menilai insentif jangan sampai justru membuat masyarakat membeli motor listrik sebagai kendaraan tambahan, sementara motor BBM tetap digunakan.
“Jangan sampai orang membeli motor listrik karena ada insentif, tetapi motor BBM-nya tetap digunakan. Kalau begitu, jumlah kendaraan justru bertambah dan konsumsi BBM belum tentu turun. Insentif harus mendorong substitusi: dari motor BBM menjadi motor listrik,” kata Grace.
Menurut Grace, pemerintah juga dapat memperkuat skema konversi maupun trade-in motor BBM menjadi motor listrik. Dengan skema tersebut, dampak kebijakan terhadap pengurangan konsumsi BBM dapat lebih terukur.
Ia menilai keberhasilan program tidak semata-mata dilihat dari bertambahnya jumlah motor listrik di jalan, tetapi juga dari seberapa besar konsumsi dan impor BBM dapat ditekan.
