Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menutup secara permanen sebanyak 504 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 10 Agustus 2026. Langkah ini demi memperketat standar keamanan pangan.
"Ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak secara sanitasi," kata Kepala BGN Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 13 Agustus 2026.
Baca Juga :
BGN Tekankan Pentingnya Literasi Gizi dalam Program MBGKeputusan penutupan permanen ratusan SPPG tersebut diambil setelah dikeluarkannya hasil evaluasi dari dinas kesehatan setempat melalui Kementerian Kesehatan yang menyatakan fasilitas tersebut tidak memenuhi kelayakan sanitasi.
Sudaryono menambahkan, selain 504 dapur yang telah ditindak, saat ini terdapat sekitar 3.000 dapur MBG lainnya yang sedang menjalani proses pemeriksaan ketat oleh dinas kesehatan di berbagai daerah.
Meski mendorong percepatan evaluasi, Sudaryono menekankan bahwa pemeriksaan tidak boleh mengurangi standar mutu. Ia menegaskan, faktor keselamatan para penerima manfaat, khususnya anak-anak merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar.
"Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh dinas kesehatan masing-masing, yang kemudian kami tunggu, apabila dia tidak layak, maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tolong lagi," ucap Sudaryono.
Kepala BGN Sudaryono dalam webinar Literasi Gizi dan Keamanan Pangan bagi Guru dalam Mendukung Program MBG yang diikuti di Jakarta. Foto: ANTARA/HO-BGN.
BGN menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah berkontribusi aktif dalam pengawasan dan penanganan aspek keamanan pangan. Langkah penutupan ini menjadi bukti komitmen BGN untuk menerapkan prinsip zero tolerance terhadap risiko keracunan makanan.
"Kami sampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kami dari BGN. Intinya, kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero tolerance terhadap adanya kasus keracunan di kemudian hari," tutur Sudaryono.
