Pemerintah Indonesia mengusulkan lima langkah konkret untuk memperkuat dukungan internasional terhadap Palestina. Usulan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dalam pertemuan tingkat menteri mengenai Yerusalem di Amman, Yordania, pada Rabu (5/8).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan lima langkah tersebut merupakan bagian dari sikap tegas Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
"Bapak Wakil Menteri Luar Negeri telah mengusulkan lima langkah konkret dalam pertemuan tersebut agar komunitas internasional tidak lagi hanya menggunakan cara-cara yang lama yang telah ditempuh selama ini," kata Nabyl dalam Press Briefing Mengenai Isu Terkini Polugri di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (13/8).
"Lima hal tersebut pertama mencakup membangun strategi yang didasarkan atas suatu persatuan; dan yang kedua adalah dengan mengambil langkah menegakkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional; dan yang ketiga adalah memperluas pengakuan internasional terhadap Palestina; dan yang keempat yaitu memperkuat upaya perlindungan terhadap Masjid Al-Aqsa; serta yang kelima mendukung rekonstruksi Gaza, persatuan Palestina, dan juga dukungan bagi UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)," jelas Nabyl.
Nabyl mengatakan kelima langkah tersebut kemudian tercermin dalam joint statement yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.
Pernyataan bersama itu juga menekankan penguatan institusi Palestina di Yerusalem serta penolakan terhadap tindakan unilateral berupa pemindahan misi diplomatik ke Yerusalem. Indonesia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional.
Nabyl menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan prioritas politik luar negeri Indonesia. Indonesia juga terus mendorong kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
"Partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini kita artikan sebagai ketegasan komitmen nasional kita untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan menegakkan hukum internasional dan mendorong terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah," kata dia.
