JAKARTA - Polemik terkait ijazah SMA/sederajat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi perhatian publik setelah pakar hukum tata negara, Denny Indrayana menggagas sayembara berhadiah Rp100 juta.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Gen Z, Arwin Welhalmina, mengajak seluruh pihak menyikapi persoalan tersebut dengan kepala dingin. Menurutnya, kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi, namun penyampaiannya tetap perlu dilakukan secara proporsional agar tidak memicu polemik berkepanjangan.
"Kami memahami kritik dan pengawasan terhadap pejabat publik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Tapi kami berharap setiap pihak juga menjaga cara penyampaiannya, supaya publik tidak terus-menerus terpolarisasi oleh isu yang sama," kata Arwin dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).
"Kalau ada dugaan yang perlu dijawab terkait syarat administratif seorang pejabat publik, tentu lebih baik disalurkan lewat mekanisme resmi atau lembaga yang berwenang. Itu akan lebih menenangkan publik dibandingkan perdebatan yang terus bergulir di media sosial," ujarnya.
