Jakarta, VIVA – Jelang Muktamar ke-35 PBNU di Jombang, 27-31 Agustus 2026 bertempat di PP Bahrul Ulum, Tambakberas Jombang Jawa Timur, sejumlah PWNU dan PCNU mengeluhkan belum diterimanya undangan resmi.
Keluhan itu mengemuka dari beberapa PWNU dan PCNU di Jawa dan luar Jawa dalam sepekan terakhir. Mereka mengaku sampai pertengahan Agustus belum menerima surat undangan resmi dari Panitia Muktamar PBNU. Padahal waktu pelaksanaan tinggal menghitung hari.
“Kami khawatir undangannya mepet. Kalau dikirim H-7, tiket pesawat dan kereta pasti sudah mahal, bahkan habis. Terutama PWNU-PCNU luar Jawa, bahkan banyak yang dari daerah kepulauan. Padahal, diantara mereka berangkat rombongan,” ujar KH Dimyati Muhammad, sekretaris PCNU Bangkalan, Madura, dikutip Jumat, 14 Agustus 2026.
Lora Dim, panggilan KH Dimyati Muhammad, Cicit Syaikhona Kholil Bangkalan, mengaku mendapat banyak aduan dari fungsionaris PCNU luar Jawa terkait belum adanya undangan resmi muktamar. Bahkan diantara mereka juga mengkhawatirkan pelaksanaan muktamar, mundur dari jadwal semula.
“Tidak ada undangan hingga saat ini membuat mereka menduga-duga. Pastinya, kesulitan mengurus administrasi internal untuk berangkat, SK delegasi, hingga koordinasi teknis keberangkatan,” ungkap Lora Dim.
“Mereka juga mengeluh, semua belum pasti, justru sudah ditekan untuk menyerahkan daftar Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA. Padahal belum ada surat permohonan resmi dari panitia, mekanisme dan penjelasan lengkapnya,” tambahnya.
Di tengah belum jelasnya undangan, lanjut Lora Dim, beberapa PWNU dan PCNU mengaku justru sudah dihubungi oknum yang mengatasnamakan Panitia Muktamar. Mereka diminta segera menyerahkan nama-nama AHWA sesuai “daftar yang diinginkan”.
“Bahasa halusnya ‘permintaan data’. Tapi nadanya menekan. Seolah kalau tidak kirim nama itu, nanti ada konsekuensi,” katanya.
“AHWA adalah pemegang hak suara tertinggi di Muktamar. Karena itu, penentuan nama AHWA sangat strategis dan rawan dipolitisasi. Mereka harus hati-hati. Masa depan jam’iyyah NU ada di tangan mereka. Sekali salah menulis dan tanda-tangan, maka nasib NU menjadi taruhannya,” kata dia.
KH Dimyati Muhammad menyadari kondisi ini PWNU-PCNU jelang pelaksanaan muktamar. Tapi, kata dia, benteng pertahanan kedaulatan NU justru berada di tangan PWNU dan PCNU.
