REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Komite Tinggi Kepresidenan untuk Urusan Gereja di Palestina telah mengeluarkan seruan mendesak kepada para pemimpin gereja di seluruh dunia. Mereka memperingatkan bahwa kekerasan, pengusiran paksa, dan persekusi yang dilakukan Israel mengancam keberadaan historis komunitas Kristen Palestina.
Dalam sebuah surat yang dikeluarkan pekan ini, komite tersebut menyatakan "kekhawatiran mendalam" terkait kondisi yang dihadapi warga Palestina—khususnya komunitas Kristen—di wilayah pendudukan Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Jalur Gaza.
Dilansir Palestine Chronicle, Ramzi Khouri, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sekaligus ketua komite tersebut, memperingatkan bahwa serangan yang menargetkan umat Kristen Palestina tidak dapat lagi dianggap sebagai insiden yang terpisah.
“Hal-hal tersebut merupakan bagian dari pola sistematis yang terus berlangsung, yang mencakup kekerasan oleh pemukim, penyitaan tanah dan perluasan permukiman, pembatasan kebebasan beribadah serta akses ke situs-situs suci Kristen dan Muslim, serta serangan terhadap kaum rohaniwan, biarawati, gereja, biara, maupun properti dan institusi gereja,” demikian bunyi surat tersebut.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Komite tersebut juga memperingatkan adanya upaya untuk merusak status quo historis dan hukum yang mengatur situs-situs suci di Yerusalem. Menurut komite tersebut, kebijakan-kebijakan ini memberikan tekanan yang semakin berat terhadap komunitas Kristen dan mengancam “keberadaan mereka yang historis dan mengakar kuat” di Palestina.
Komite tersebut secara khusus menyoroti Taybeh—yang digambarkan sebagai satu-satunya kota di Palestina yang penduduknya sepenuhnya beragama Kristen. Mereka memperingatkan bahwa komunitas tersebut sedang mengalami “penurunan jumlah penduduk yang memprihatinkan.”
Para biarawati mengamati lahan yang hangus di dekat Gereja Santo Georgius yang berasal dari abad kelima, saat kunjungan solidaritas bersama para patriark dan pemimpin gereja Yerusalem ke Taybeh—sebuah kota Kristen Palestina di Tepi Barat—pada tanggal 14 Juli 2025. - (OSV News)
Disebutkan bahwa semakin banyak keluarga Kristen terpaksa meninggalkan Palestina sejak tahun 2023 akibat memburuknya kondisi ekonomi, meningkatnya serangan dan pembatasan, serta “tidak adanya prospek politik yang kredibel.” Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya serangan oleh pemukim Israel dan perluasan permukiman di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Namun, komite tersebut menegaskan bahwa situasi yang dihadapi umat Kristen tidak dapat dipisahkan dari realitas yang lebih luas yang dihadapi rakyat Palestina. "Keberadaan umat Kristen tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Palestina yang lebih luas," ujarnya, seraya menambahkan:
"Melindungi keberadaan umat Kristen di Palestina berarti melindungi rakyat Palestina, serta hak, martabat, dan kebebasan mereka." Surat tersebut juga menyoroti kondisi di Gaza, dengan menegaskan bahwa penderitaan yang dialami rakyat Palestina di sana maupun di Tepi Barat yang diduduki—termasuk Yerusalem Timur—merupakan bagian dari "realitas berkelanjutan yang berdampak pada rakyat Palestina secara keseluruhan."
View this post on Instagram
A post shared by Republika Online (republikaonline)
