jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkuat komitmen untuk membangun ekosistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah medis.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan penguatan sistem tersebut perlu bertumpu pada tiga hal utama, yaitu keterlacakan (traceability), neraca limbah (mass balance), dan penegakan hukum yang konsisten.
BACA JUGA: Peringati Hari Lingkungan Hidup, DPRD Kota Bogor Ajak Masyarakat Aktif Hijaukan Kota
Ketiganya diperlukan untuk memastikan setiap aliran limbah dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan, sekaligus mencegah risiko pencemaran dan penyimpangan dalam pengelolaannya.
Hal tersebut disampaikan Jumhur saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas pengelolaan limbah PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) di Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (13/8).
BACA JUGA: Tingkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kaltim, Pegadaian Dukung Program 2.000 Pohon
Dalam kunjungan tersebut, Jumhur mengapresiasi pengalaman PPLI selama lebih dari tiga dekade sebagai salah satu pionir sekaligus benchmark pengelolaan limbah B3 dan medis secara terintegrasi di Indonesia.
"Saya rasa ini baik, contoh baik, dan saya minta ini dipertahankan. Dan bagi para pengusaha yang berminat juga untuk membangun perusahaan atau berbisnis limbah B3, mungkin bisa menjadikan PPLI sebagai benchmarking ya,” kata dia.
BACA JUGA: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Grab Rilis Laporan ESG 2025
Dia meminta agar kualitas tata kelola yang teruji di fasilitas PPLI terus dipertahankan dan ditiru oleh pelaku industri lainnya.
PPLI disebut telah menunjukkan bagaimana praktik pengelolaan terintegrasi dijalankan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Pengelolaan limbah B3 dan limbah medis tidak cukup hanya mengandalkan kapasitas fasilitas pengolahan.
"Harus menjamin keselamatan proses, keterlacakan, pengendalian emisi yang ketat, hingga kepastian pengelolaan residu pada tahap akhir agar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan dan generasi mendatang,” katanya.
Sementara itu, Presiden Direktur PPLI Takanobu Tachikawa menyambut baik arahan Menteri LH dan menegaskan kesiapan PPLI untuk mendukung upaya Pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan limbah B3 secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, kunjungan Menteri LH menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri dalam membangun tata kelola pengelolaan limbah B3 yang aman, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“PPLI siap mendukung Pemerintah melalui pengalaman operasional, teknologi, infrastruktur, dan sistem manajemen yang telah kami bangun selama lebih dari tiga dekade,” ujar Tachikawa.
Dia menambahkan penguatan ekosistem pengelolaan limbah B3 dan medis perlu dilakukan secara bersama-sama dengan menempatkan kepatuhan terhadap regulasi, keterlacakan data, dan tanggung jawab lingkungan sebagai fondasi di seluruh rantai pengelolaan.
“Bagaimana memastikan setiap aliran limbah dapat ditelusuri, dikelola secara aman, dan dipertanggungjawabkan secara transparan hingga tahap akhir,” tambahnya.(dit/jpnn)
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
