Ketua MPR RI, Ahmad Muzani membuka Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Jumat (14/8). Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah agar pembangunan ekonomi Indonesia tak diserahkan kepada pasar bebas.
Menurut Muzani, hal itu saat ini sejatinya sudah selaras dengan kebijakan pemerintah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
"Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanah ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin berkuasa dan pihak lemah semakin tersisih,” kata Muzani dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Jumat (14/8).
Dia melihat kehadiran program tersebut sebagai sarana untuk menghadirkan demokrasi ke dalam kehidupan ekonomi. Dari program tersebut, masyarakat mulai dari petani sampai pelaku usaha mikro bisa diuntungkan. Menurutnya, dengan adanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kini para petani juga memiliki posisi tawar.
“Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekadar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama,” ujarnya.
Maka dari itu, ia melihat parameter keberhasilan sistem koperasi bisa diukur melalui kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota sampai masyarakat yang menjadi semakin mandiri.
“Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dan tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tetap kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat,” kata Muzani.
