Sultan Baktiar Najamudin Ketua DPD RI memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintahan Prabowo Subianto Presiden dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Hal itu disampaikan Sultan dalam pidato Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Sidang tersebut turut dihadiri Prabowo Subianto Presiden.
Sultan menilai berbagai kebijakan pemerintah saat ini merupakan bagian dari transformasi ekonomi yang diarahkan untuk memperkuat kedaulatan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap kepentingan ekonomi dari luar negeri.
“Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat, sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Sultan.
Menurutnya, agenda transformasi ekonomi bukan pekerjaan yang mudah. Kebijakan tersebut, kata Sultan, membutuhkan keberanian karena berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dalam jangka pendek demi memperbaiki fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Ia mengibaratkan transformasi ekonomi yang dijalankan pemerintah seperti mencabut duri yang tertancap di dalam daging.
“Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh,” ujar Sultan.
Sultan menyebut sejumlah persoalan struktural masih menjadi “duri” yang menghambat daya saing ekonomi Indonesia.
Di antaranya ketergantungan terhadap impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, hingga berbagai hambatan lainnya.
“Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional,” katanya.
Karena itu, Sultan menegaskan transformasi ekonomi membutuhkan keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan yang tidak selalu mudah dan populer.
“Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing,” tegasnya.
Sultan juga menilai sejumlah program strategis pemerintahan Prabowo tidak dapat dilihat secara terpisah.
Menurutnya, program-program tersebut merupakan satu rangkaian kebijakan yang saling berkaitan dalam membangun kemandirian nasional.
Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, Kebijakan Ekspor Satu Pintu, swasembada pangan dan energi, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari sistem kebijakan yang terintegrasi.
“Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, Kebijakan Ekspor Satu Pintu, Swasembada Pangan dan Energi, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait,” ungkap Sultan.
Ia juga mengklaim berbagai indikator perekonomian menunjukkan perkembangan positif dalam masa pemerintahan Prabowo.
“Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari dua tahun, swasembada pangan, yang lama menjadi mimpi, kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya,” katanya.
Sultan menyebut hilirisasi menjadi salah satu kunci transformasi ekonomi, sementara keberpihakan kepada petani, peternak, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM dinilai penting sebagai penggerak ekonomi nasional.
Ia juga menyampaikan bahwa ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5 persen, inflasi terkendali, tax ratio meningkat, serta pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan.
Bagi DPD RI, Sultan menegaskan, keberhasilan transformasi ekonomi pada akhirnya harus diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keberanian melakukan perubahan harus diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing,” pungkasnya.(faz/ipg)
