JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Charles Honoris menyatakan PDI-P mendukung Presiden Prabowo Subianto melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi harus dibarengi dengan perombakan total terhadap sistem pelaksanaan program tersebut.
Charles menilai, sistem MBG saat ini masih memiliki celah korupsi dan persoalan keamanan pangan yang membuat kasus keracunan terjadi berulang.
"Kita mendukung penuh Bapak Presiden niatnya ya untuk bisa memberikan makanan yang baik pada anak-anak, memperbaiki kondisi gizi anak-anak Indonesia, menurunkan angka stunting. Tetapi niat baik harus diikuti dengan perencanaan yang baik dan juga sistem yang baik," ujar Charles di Gedung DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Baca juga: Tekad Prabowo: Lanjutkan MBG dengan Perbaikan dan Efisiensi
"Karena itu, saya tetap berpendapat bahwa kita harus melakukan redesign total dari program ini, tidak bisa lagi menggunakan format seperti sekarang," sambungnya.
Wakil ketua Komisi IX DPR itu bahkan mengusulkan pemerintah agar makanan untuk MBG diproduksi langsung oleh dapur-dapur di sekolah.
Menurut dia, langkah tersebut dapat mempersempit ruang terjadinya korupsi.
"Yaitu ya kita kembalikan saja dapur ke sekolah. Kenapa? Untuk memperkecil ruang terjadinya kasus-kasus korupsi ya, tindak-tindakan korupsi," kata Charles.
Baca juga: Prabowo: Mereka yang Korupsi MBG Tak Punya Nilai Kemanusiaan, Tidak Pantas Kita Hormati
Charles mengatakan, potensi korupsi tidak hanya terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN) melalui pengadaan barang dan jasa.
Menurut dia, dugaan penyimpangan juga dapat terjadi pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Karena korupsi itu kan tidak hanya terjadi di BGN saja, bukan dalam hal pengadaan barang dan jasa saja, tetapi dapur-dapur SPPG juga ternyata melakukan, ada ya yang melakukan korupsi dengan tidak memberikan kepada anak-anak haknya," kata dia.
Charles mencontohkan makanan yang seharusnya bernilai Rp10.000 hanya diberikan dengan nilai sekitar Rp8.000 kepada anak-anak.
Baca juga: Prabowo Pastikan MBG Lanjut: Tak Boleh Ada Anak Belajar dalam Keadaan Lapar
Dia juga menyinggung dugaan praktik under-invoicing dalam pelaksanaan MBG.
Selain persoalan korupsi, Charles menilai pengelolaan produksi dan distribusi makanan oleh sekolah juga dapat mencegah kasus keracunan.
Dia mengatakan pemerintah tidak seharusnya mempertahankan konsep yang sama, jika pelaksanaan program telah menimbulkan korban keracunan dalam jumlah besar.
"Saya sangat yakin tidak ada satu pun negara di dunia, mungkin kecuali di Korea Utara ya, kalau ada program yang memberikan makanan kepada anak-anak dan sudah menimbulkan korban keracunan puluhan ribu tetap dilanjut dengan konsep atau sistem seperti itu gitu ya," tutur Charles.
Baca juga: Ketua MPR: MBG Bukan Sekadar Bagi-bagi Makanan
