Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mendorong digitalisasi bantuan sosial (bansos) untuk memastikan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat semakin tepat sasaran. Digitalisasi pendaftaran bansos dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat.
"Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat," kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bansos PKH telah berjalan di 153 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi. Lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar dalam program tersebut.
Jumlah tersebut masih akan terus diperluas menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50 persen keluarga Indonesia saat implementasi nasional.
Prabowo menyebut keluarga tidak mampu sebelumnya dapat menghabiskan sekitar Rp150 ribu untuk biaya perjalanan, pengurusan dokumen, fotokopi, hingga waktu kerja yang hilang. "Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis," ujar dia.
Selain menghilangkan biaya pendaftaran, digitalisasi juga mempercepat proses pemeriksaan kelayakan penerima bantuan. Jika sebelumnya proses tersebut dapat memakan waktu 75 hingga 200 hari, kini pemeriksaan dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
"Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan dia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara," tegas Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto saat pidato kenegaraan 2026 di Gedung DPR. Foto: tangkapan layar YouTube Metro TV.
Baca Juga :
Luhut Targetkan Digitalisasi Bansos Mulai Oktober 2026Prabowo menekankan digitalisasi perlindungan sosial tidak berhenti pada program PKH. Pemerintah akan terus memperluas sistem tersebut ke berbagai program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi.
"Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi," beber dia.
Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi agenda perlindungan dan kesejahteraan rakyat yang terintegrasi. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran dan membuat proses penyaluran bantuan lebih transparan dan mudah diakses masyarakat.
"Sebagai implementasi agenda Prokesra terintegrasi, juga untuk meningkatkan ketepatansasaran, transparansi dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia," tutur Prabowo.
