Madiun, tvOnenews.com — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfungsi memenuhi asupan gizi masyarakat, melainkan juga harus menjadi penggerak roda ekonomi di tingkat desa.
Salah satu kuncinya adalah melibatkan sepenuhnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta produk lokal petani dan UMKM dalam rantai pasok program tersebut.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Budiman Sudjatmiko dalam Seminar Nasional, berbarengan dengan pengukuhan Pengurus DPP Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) periode 2026–2031 di Pendopo Ronggo Djumeno, Kabupaten Madiun, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, ada risiko besar jika kebutuhan bahan baku MBG justru dipasok oleh pelaku usaha dari luar desa, sehingga manfaat ekonomi dari program nasional ini tidak dirasakan langsung oleh warga setempat.
"PAPDESI hadir untuk memberikan jawaban. Ini dikerjakan oleh masyarakat desa, dinakhodai PAPDESI, dengan mengaktifkan suplai bahan mentah untuk MBG," ujarnya.
Budiman menambahkan, desa memiliki beragam komoditas yang layak disalurkan, namun harus memenuhi standar kualitas, jumlah, dan ketersediaan berkelanjutan.
Oleh karena itu, kapasitas pengelolaan usaha warga, mulai dari administrasi, manajemen, hingga pengendalian mutu produk, perlu ditingkatkan.
Targetnya, pada tahun 2027, pengembangan klaster ekonomi desa sudah menjangkau 50 ribu wilayah, dengan aturan dasar 80 persen kebutuhan MBG dipenuhi dari wilayah setempat.
“Kami ingin memastikan masyarakat miskin ikut dan tidak tertinggal dari kemanfaatan program nasional, baik koperasi desa merah putih maupun MBG,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto memastikan Pemerintah Kabupaten Madiun menyiapkan KDKMP agar terintegrasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Setiap koperasi akan diarahkan mengembangkan komoditas unggulan desanya, dan kebutuhan satu SPPG dapat dipenuhi gabungan dari beberapa koperasi.
"Kalau ada produk yang belum bisa disediakan sendiri, koperasi tetap boleh membangun kerja sama dengan pihak lain," pungkas Hari. (gol)
