Prabowo Subianto: DSI Kelola Devisa Ekspor USD14 Miliar dalam Dua Bulan

Prabowo mengatakan capaian tersebut diperoleh DSI hanya dari tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan besi baja atau feronikel.

Baca juga: Prabowo Klaim Restrukturisasi BUMN Aksi Bisnis Terbesar di Dunia, 750 Perusahaan Bakal Ditutup  

"Dalam waktu dua bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya tiga komoditas strategis," kata Prabowo dalam pidatonya.

Menurut Prabowo, lebih dari 6.000 transaksi ekspor dari ketiga komoditas tersebut telah dimonitor DSI. Dari proses pemantauan itu, DSI juga disebut menemukan potensi tambahan penerimaan hingga USD5 miliar.

"DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga, dari pembayaran devisa hasil ekspor," ujarnya.

Pangkas Potensi Kehilangan Nilai Ekspor

Prabowo mengatakan pembentukan DSI merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan Indonesia memperoleh nilai yang lebih optimal dari ekspor komoditas strategis.

Dia mencontohkan harga minyak sawit mentah atau CPO yang sebelumnya dijual di pelabuhan Indonesia sekitar Rp15.000 per kilogram. Sementara itu, harga di Bursa Rotterdam, Belanda, disebut mencapai sekitar Rp27.000 per kilogram.

"Padahal di Belanda satu hektare pun tidak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah kehilangan 50 persen nilai komoditas kita," kata Prabowo.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membentuk PT DSI sebagai pintu tunggal pemrosesan ekspor komoditas strategis Indonesia.

Prabowo menegaskan, konsep tersebut bukan berarti DSI akan memonopoli perdagangan komoditas. Perusahaan tersebut bertugas memastikan proses ekspor dapat dimonitor secara lebih transparan.

"Processing-nya, bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor. Tidak," tegasnya.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat memantau jumlah komoditas yang dimuat ke kapal, volume yang dilaporkan, hingga jumlah barang yang benar-benar tiba di negara tujuan.

"Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan," ujar Prabowo.

DSI Perluas Pengawasan ke 50 Pelabuhan

Prabowo mengatakan cakupan pengawasan DSI akan terus diperluas. Ke depan, pengawasan ditargetkan mencakup 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi.

Tidak hanya batu bara, kelapa sawit, dan besi baja atau feronikel, DSI juga akan mengelola pengawasan terhadap komoditas strategis Indonesia lainnya.

"DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya tiga," kata Prabowo.

Menurutnya, perluasan pengawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari aktivitas ekspor sekaligus mencegah kebocoran devisa.

"Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara?" ujarnya.

Kekayaan Indonesia Harus Kembali ke Rakyat

Prabowo menegaskan pemerintah ingin memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Menurutnya, sumber daya Indonesia tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada segelintir pihak.

"Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah," tegas Prabowo.

Dia menilai penguatan tata kelola ekspor juga berkaitan dengan kedaulatan ekonomi. Indonesia, kata Prabowo, tidak seharusnya hanya menjadi produsen komoditas sementara harga ditentukan oleh pihak lain.

"Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar," katanya.

Prabowo menambahkan sejumlah lembaga pemeringkat dan institusi keuangan disebut memberikan penilaian positif terhadap keberadaan DSI.

Namun, dia menegaskan pemerintah tidak ingin kebijakan ekonominya semata-mata ditentukan oleh penilaian pihak asing.

 
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda