Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan tahun 2026-2027. Dalam pidatonya, Puan mengingatkan untuk menjaga ruang publik agar tidak dikuasai politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah.
"Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik," ujar Puan dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Diakui Puan, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah.
Dia mencontohkan, dari DPR RI juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang, serta penggunaan video lama (old footage) dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks.
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Baca Juga :
APBN Tembus Rp4.000 Triliun, Puan: Angkanya Sangat Besar"Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta," jelas dia.
DPR RI dan rakyat, lanjut dia, tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, kata Puan, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerja nyata yang dapat dirasakan manfaatnya.
"Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak," ujar Puan.
Puan berharap masyarakat bisa semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Selain itu media dan platform digital harus semakin bertanggung jawab.
"Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespons kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja," jelas Puan.
