Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani mengungkap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu segera ditindaklanjuti pemerintah. Masalah tersebut antara lain penyelesaian kasus hukum, perluasan lapangan kerja, perlindungan pekerja migran dan pengemudi transportasi online, hingga akses pelayanan BPJS Kesehatan.
Puan menyampaikan hal tersebut saat membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Advertisement
Menurut Puan, persoalan lain yang juga menjadi perhatian DPR ialah kebijakan belanja pegawai di daerah, kebakaran hutan dan lahan, dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan sektor pertanian, serta tata kelola anggaran dan pendidikan nasional.
DPR juga menyoroti perlunya penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.
"Antara lain penyelesaian berbagai kasus hukum, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, perluasan kesempatan kerja serta pelindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian," tutur Puan.
"Kemudian, evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, PHK, serta akses Pelayanan BPJS Kesehatan," sambungnya.
Puan menegaskan pembukaan masa persidangan tersebut menjadi momentum bagi DPR untuk memperkuat kinerja, menyerap aspirasi masyarakat, dan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
"Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat," ujarnya.
Dalam menjalankan fungsi legislasi, Puan mengatakan DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan 28 RUU menjadi undang-undang sejak masa sidang pertama 2024 hingga masa sidang terakhir.
Puan menyebut DPR bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 RUU pada tahap Pembicaraan Tingkat I dalam masa persidangan ini.
Selain itu, DPR akan melanjutkan penyusunan 43 RUU, termasuk RUU Perampasan Aset yang masih dalam tahap menjaring aspirasi publik.
"RUU tentang Perampasan Aset, masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation sehingga dapat memperkuat substansi Undang-Undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat," jelasnya.
Puan menekankan kualitas pembentukan undang-undang tidak hanya diukur dari jumlah regulasi yang dihasilkan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
"Titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari Undang-Undang tersebut," tuturnya.
