JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, perkembangan dunia digital menimbulkan masalah baru yaitu manipulasi konten hoaks. Tak tanggung, lembaganya juga kerap kali menjadi sasaran target.
Puan awalnya menyebut di tengah derasnya arus informasi, semua pihak harus menjaga ruang publik agar tidak di isi oleh pihak yang mau memecah belah.
"Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, Kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah," kata Puan dalam rapat paripurna DPR, Jumat (14/8/2026).
Konvergensi digital ini, kata dia, membuka ruang masyarakat untuk menerima informasi lebih luas dan melakukan kritik. Namun, tak sedikit arus informasi yang makin besar itu membawa informasi-informasi yang dimanipulasi.
Baca Juga:Komisi III Luncurkan Buku Anotasi KUHAP, Kapolri: Penyidik Harus Pahami Aturan Baru"Derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah," ujarnya.
Puan menyinggung DPR RI juga kerap jadi sasaran informasi yang keliru. Mulai dari kutipan palsu, hingga kemunculan video lama yang tidak sesuai konteks.
"Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang, serta penggunaan video lama atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks," ucapnya.
Puan meminta kondisi ini perlu disikapi secara kritis. Jangan sampai rakyat diposisiskan jadi dua pihak yang bertentangan.
"DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan," tandasnya.
