CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan alasan soal pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang akan berlokasi di Jakarta dan Bali. Proses penyiapan tersebut dilakukan Danantara bersama dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam proses eksekusi, Rosan menyebut Danantara sebetulnya hanya berperan dalam tahap pembangunan untuk gedung dan sarana infrastruktur lainnya.
"Nah ini tentunya membutuhkan suatu percayaan yang baik, yang matang, sehingga keberadaan PFII ini benar-benar mendapatkan kepercayaan atau trust dari para investor," ujar dia dalam Konferensi Pers RAPBN & Nota Keuangan TA 2027 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Rosan menceritakan, pertemuan dengan investor pun beberapa kali sempat dilakukan di Bali, dan responsnya sangat positif.
"Responsnya Alhamdulillah boleh saya sampaikan sangat positif, tapi tentunya mereka juga ingin melihat bahwa struktur dari format dari PFII ini benar-benar struktur yang sesuai dengan standar dunia," ungkap dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengumumkan pembentukan Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang akan berlokasi di Jakarta dan Bali.
Kawasan tersebut disiapkan sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial (fintech), arbitrase, hingga penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional.
Menurut Prabowo, PFII dirancang menjadi wajah baru Indonesia dalam menarik modal global sekaligus memperkuat posisi Jakarta dan Bali sebagai pusat aktivitas jasa keuangan internasional.
Ia menjelaskan, kawasan tersebut tidak hanya akan menjadi pusat investasi, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas industri keuangan modern, mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, hingga manajemen investasi.
Baca Juga: Prabowo Siapkan Rp4.097 Triliun untuk 8 Prioritas, Ekonomi RI Dibidik Tumbuh 6%
Baca Juga: Prabowo Jamin Data Sensus Ekonomi 2026 Bukan Untuk Mengejar Kekayaan Pribadi
Baca Juga: Prabowo Targetkan Bursa Mineral Mulai 2027, RI Siapkan Harga Acuan Komoditas Sendiri
Untuk mendukung operasionalnya, pemerintah juga menyiapkan struktur kelembagaan khusus. PFII akan memiliki Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII yang berada di bawah Mahkamah Agung, serta Lembaga Arbitrase PFII.
Prabowo mengatakan pemerintah juga akan menerapkan sejumlah standar internasional guna meningkatkan daya saing kawasan tersebut.
"Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat diadopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia," katanya.
