Jakarta (ANTARA) - Pemerintah diminta tidak hanya menjadikan jumlah masyarakat yang mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai ukuran keberhasilan, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan, termasuk pengobatan dan rujukan bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan.
"Keberhasilan screening tidak hanya diukur dari jumlah orang yang diperiksa, tetapi juga akurasi pemeriksaan, kapasitas tindak lanjut atau pengobatan, serta dampaknya terhadap outcome kesehatan populasi," ujar pakar kesehatan masyarakat Dr Dicky Budiman, PhD saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Ia menilai capaian 108 juta peserta CKG yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026 merupakan capaian besar.
Namun, keberhasilan program screening kesehatan tidak cukup diukur dari jumlah orang yang diperiksa.
Baca juga: Kemenimipas ingin klinik lapas layani CKG masyarakat umum
Ia menjelaskan, angka 108 juta peserta secara metodologis masih dapat dipahami karena terdapat peserta yang mengikuti CKG pada periode berbeda sehingga tidak dapat dijumlahkan secara langsung.
Meski demikian, pemerintah perlu menjelaskan metode deduplikasi peserta agar data tersebut transparan dan dapat dipahami publik.
"Perlu ada transparansi metodologi. Jadi Kementerian Kesehatan atau pemerintah sebaiknya rutin mempublikasikan metodologi deduplikasi peserta. Supaya klaim 108 juta (peserta) ini bisa diaudit publik, bukan hanya disampaikan lisan dalam pidato," kata Dicky Budiman.
Menurut dia, hasil CKG justru menunjukkan besarnya tantangan kesehatan masyarakat.
Sejumlah temuan Kementerian Kesehatan antara lain satu dari lima remaja memiliki tekanan darah di atas normal, satu dari tiga orang dewasa mengalami obesitas sentral, serta sekitar 51 persen lansia terdeteksi hipertensi.
Baca juga: Kemenkes: 1 juta yang semula sehat terdeteksi hipertensi di CKG 2026
"Karena itu, pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak masyarakat yang terdeteksi mengalami masalah kesehatan tersebut benar-benar mendapatkan pengobatan lanjutan?" kata Dosen Sekolah Pascasarjana YARSI itu.
Ia juga mengingatkan bahwa klaim CKG tersedia di 10.255 puskesmas di 38 provinsi menunjukkan jangkauan geografis, tetapi tidak otomatis mencerminkan kualitas layanan.
Menurut dia, masih ditemukan keterbatasan alat kesehatan, tenaga medis, integrasi data, dan sistem rujukan di sejumlah daerah.
Ia pun mendorong pemerintah mulai menggunakan indikator outcome, seperti persentase pasien hipertensi dan diabetes yang mendapatkan pengobatan setelah terdeteksi, kepatuhan terhadap rujukan, serta penurunan prevalensi hipertensi, penurunan stunting, dan penurunan bayi dengan berat badan lahir rendah.
"Keberhasilan sejati CKG akan lebih tepat diukur dua sampai tiga tahun ke depan melalui outcome kesehatan populasi, bukan dari angka partisipasi semata," kata peneliti Indonesia dari Universitas Griffith, Australia ini.
Baca juga: MenPPPA: Mengetahui hasil CKG bagian dari hak tumbuh kembang anak
"Keberhasilan screening tidak hanya diukur dari jumlah orang yang diperiksa, tetapi juga akurasi pemeriksaan, kapasitas tindak lanjut atau pengobatan, serta dampaknya terhadap outcome kesehatan populasi," ujar pakar kesehatan masyarakat Dr Dicky Budiman, PhD saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Ia menilai capaian 108 juta peserta CKG yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026 merupakan capaian besar.
Namun, keberhasilan program screening kesehatan tidak cukup diukur dari jumlah orang yang diperiksa.
Baca juga: Kemenimipas ingin klinik lapas layani CKG masyarakat umum
Ia menjelaskan, angka 108 juta peserta secara metodologis masih dapat dipahami karena terdapat peserta yang mengikuti CKG pada periode berbeda sehingga tidak dapat dijumlahkan secara langsung.
Meski demikian, pemerintah perlu menjelaskan metode deduplikasi peserta agar data tersebut transparan dan dapat dipahami publik.
"Perlu ada transparansi metodologi. Jadi Kementerian Kesehatan atau pemerintah sebaiknya rutin mempublikasikan metodologi deduplikasi peserta. Supaya klaim 108 juta (peserta) ini bisa diaudit publik, bukan hanya disampaikan lisan dalam pidato," kata Dicky Budiman.
Menurut dia, hasil CKG justru menunjukkan besarnya tantangan kesehatan masyarakat.
Sejumlah temuan Kementerian Kesehatan antara lain satu dari lima remaja memiliki tekanan darah di atas normal, satu dari tiga orang dewasa mengalami obesitas sentral, serta sekitar 51 persen lansia terdeteksi hipertensi.
Baca juga: Kemenkes: 1 juta yang semula sehat terdeteksi hipertensi di CKG 2026
"Karena itu, pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak masyarakat yang terdeteksi mengalami masalah kesehatan tersebut benar-benar mendapatkan pengobatan lanjutan?" kata Dosen Sekolah Pascasarjana YARSI itu.
Ia juga mengingatkan bahwa klaim CKG tersedia di 10.255 puskesmas di 38 provinsi menunjukkan jangkauan geografis, tetapi tidak otomatis mencerminkan kualitas layanan.
Menurut dia, masih ditemukan keterbatasan alat kesehatan, tenaga medis, integrasi data, dan sistem rujukan di sejumlah daerah.
Ia pun mendorong pemerintah mulai menggunakan indikator outcome, seperti persentase pasien hipertensi dan diabetes yang mendapatkan pengobatan setelah terdeteksi, kepatuhan terhadap rujukan, serta penurunan prevalensi hipertensi, penurunan stunting, dan penurunan bayi dengan berat badan lahir rendah.
"Keberhasilan sejati CKG akan lebih tepat diukur dua sampai tiga tahun ke depan melalui outcome kesehatan populasi, bukan dari angka partisipasi semata," kata peneliti Indonesia dari Universitas Griffith, Australia ini.
Baca juga: MenPPPA: Mengetahui hasil CKG bagian dari hak tumbuh kembang anak
