KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, pendekatan proporsional dalam menggali potensi penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan sangatlah penting.
Hal tersebut dibutuhkan dalam penyusunan rancangan APBN 2027 guna menjaga resiliensi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Menurut Said, aparat penarik pajak tidak boleh menerapkan cara-cara yang memicu ketakutan bagi masyarakat kecil maupun usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal, termasuk memperlihatkan kesan "berburu di kebun binatang".
"Kalau di kampung-kampung, di daerah saya lah, orang punya Rp 700 juta dikirimin surat dan tidak boleh bawa konsultan. DIa tiga hari tiga malam enggak tidur. Itu yang tidak boleh dilakukan aparat pajak kita," ujarnya dalam Laporan Khusus KompasTV, Jumat.
Said mengatakan itu untuk merespons Presiden RI Prabowo Subianto yang memaparkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus Rancangan APBN (RAPBN) 2027 beserta nota keuangan pada pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, pendekatan yang proporsional dalam menggali potensi penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan sangat penting.
Baca juga: Prabowo Paparkan RAPBN 2027, Said Abdullah: DPR Komitmen Jaga Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Negara
Sejalan dengan hal tersebut, Said menegaskan, optimasi penerimaan pajak sejatinya diarahkan pada sasaran yang lebih strategis, seperti penagihan kewajiban bernilai besar yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) serta pengusaha tambang nakal.
Dengan pendekatan lebih strategis, termasuk dukungan operasi intelijen, potensi penerimaan dapat ditingkatkan secara signifikan tanpa harus menakut-nakuti rakyat atau mengganggu iklim investasi domestik.
Pajak untuk menutup defisitPenguatan pada pos-pos penerimaan itu menjadi fondasi penting sebelum melangkah pada penetapan target defisit anggaran.
Terlebih, dalam pidato kenegaraannya, Prabowo menyatakan cita-citanya untuk mewujudkan APBN defisit hingga 0 persen (balanced budget).
Baca juga: Said Abdullah Targetkan Defisit APBN 2027 Capai 2,4 Persen, Soroti Strategi Penerimaan Negara
Prabowo mengungkapkan, angan-angan itu ditempuh secara bertahap melalui efisiensi belanja operasional dan pencegahan kebocoran anggaran, tanpa mengabaikan kebutuhan stimulus untuk pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi hal itu, Said menilai, mimpi tersebut sangat manusiawi sebagai bentuk legacy kepemimpinan.
Namun, kata dia, dinamika geopolitik global, gejolak ekonomi, hingga arah kebijakan suku bunga acuan dunia menuntut kalkulasi yang lebih fleksibel dan realistis.
Berdasarkan proyeksi Banggar DPR, rentang defisit APBN 2027 yang ideal berada pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen atau sekitar Rp 669 triliun.
Baca juga: Said Abdullah: TKD 2027 Bisa Capai Rp 735 Triliun, DBH Mulai Dicicil untuk Daerah Prioritas
Said menilai, keputusan untuk mengambil batas atas itu krusial agar pemerintah memiliki ruang gerak yang cukup, ketimbang memaksakan "pompa" penerimaan melampaui kapasitas ekonomi masyarakat.
“Itu mengindikasikan sekitar 2,4 persen ngambil batas atas pemerintah. Karena kalau tidak ambil batas atas, untuk mempartisi penerimaan tidak akan punya kemampuan lagi. Pompanya sudah tidak kuat juga, yang dipompa lebih tidak kuat lagi," katanya.
Melalui kehati-hatian fiskal ini, Said Abdullah optimistis, APBN 2027 tidak hanya tetap sehat dan tangguh menghadapi tekanan global, tetapi juga mampu membiayai berbagai program prioritas nasional tanpa mengorbankan daya beli rakyat di tingkat bawah.
Baca juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,29 Persen, Said Abdullah Ingatkan Pemerintah Tak Terlena
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
