Sumenep (beritajatim.com) – Persoalan perut dan pasokan energi masyarakat terus menjadi fokus krusial yang menentukan stabilitas ekonomi daerah. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep memastikan jaminan ketersediaan pangan di wilayahnya terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.
Langkah strategis ini selaras dengan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto yang menempatkan kemandirian pangan sebagai agenda prioritas nasional. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga konsistensi peningkatannya karena berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas kami. Harus selalu meningkat, karena persoalan pangan ini berkaitan dengan kebutuhan utama masyarakat,” tegas Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo, usai menyaksikan siaran langsung pidato Presiden RI di Gedung DPRD Sumenep, Jumat (14/8/2026).
Tak hanya berfokus pada pasokan makanan, Bupati Fauzi menilai ketahanan energi menjadi pilar pendamping yang tidak kalah krusial. Keduanya saling memengaruhi dalam menjaga roda perekonomian dan ketahanan wilayah.
Sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah diklaim mulai memberikan dampak nyata hingga ke kawasan pelosok desa di Sumenep.
“Apalagi saat ini program pusat sudah masuk ke pelosok-pelosok. Sudah cukup banyak yang bisa dirasakan masyarakat berbagai daerah, termasuk Sumenep,” ungkapnya.
Selain pembenahan sektor fisik dan pasokan komoditas, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian serius Pemkab Sumenep. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi dinilai bakal sia-sia tanpa adanya cetak biru penyiapan generasi penerus.
Langkah ini dipandang sebagai landasan penting untuk membawa daerah menuju pencapaian Generasi Emas.
“Kualitas sumber daya manusia harus diakui menjadi elemen penting untuk kemajuan suatu daerah. Karena itu, sudah sewajarnya pemerintah memikirkan bagaimana menyiapkan generasi masa depan menuju generasi emas,” tutur Fauzi.
Guna mewujudkan kemandirian nasional, Pemkab Sumenep memastikan seluruh kebijakan daerah diproyeksikan untuk menyeimbangkan penguatan ekonomi, pembenahan infrastruktur, ketercukupan energi, serta peningkatan mutu pendidikan warga.
“Semua harus berjalan seimbang. Mulai penguatan ketahanan pangan yang berkait erat dengan ekonomi. Kemudian penguatan infrastruktur, energi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya. [tem/ian]
