Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menyiapkan waktu sekitar dua bulan untuk melakukan refocusing salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.
Menurut Zulhas, pembenahan dilakukan setelah pemerintah menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan MBG selama lebih dari setahun terakhir. Pemerintah pun telah mengambil sejumlah tindakan untuk memperbaiki pelaksanaan program.
"Anggaran paling besar yang kami koordinasikan itu MBG. Kami minta maaf hampir satu tahun lebih ada gonjang-ganjing luar biasa, kami terus-menerus berkoordinasi dengan seluruh kementerian, menemukan beberapa kejanggalan dan sudah diambil tindakan," kata Zulhas dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Gedung DJP Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut dia, pemerintah kini akan melakukan refocusing dengan sejumlah prioritas. Salah satunya mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
"Kami minta waktu dua bulan refocusing. Kami akan menyelesaikan 3T di NTT, Papua, Maluku yang sangat memerlukan. Kita akan selesaikan satu bulan ini," ujarnya.
Selain wilayah 3T, pemerintah akan mempercepat penyaluran MBG bagi kelompok penerima manfaat tertentu. Zulhas menyebut kelompok tersebut mencakup balita, ibu menyusui, dan ibu hamil yang secara keseluruhan mencapai sekitar 11 juta orang.
Dia menuturkan, pemerintah juga akan memperluas infrastruktur pendukung MBG. Salah satu agenda yang membutuhkan waktu sekitar dua bulan adalah penyelesaian tambahan titik MBG.
Selain itu, pemerintah akan menyelesaikan persoalan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Khususnya mereka yang belum menyelesaikan persyaratan atau standar yang disebut Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Yang memerlukan waktu jangka panjang untuk makan waktu dua bulan adalah menyelesaikan ada 13 ribu titik baru tambahan di Pulau Jawa. Dan menyelesaikan 7 ribu sampai 8 ribu SPPG yang belum menyelesaikan SLHS-nya," ujarnya.
Zulhas optimistis berbagai pembenahan tersebut akan membuat pelaksanaan MBG lebih baik dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Prabowo Sebut Biadab Pelaku Korupsi MBGPrabowo sebelumnya mengecam praktik korupsi yang terjadi di dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai pihak yang mengambil keuntungan dari anggaran makanan untuk anak-anak telah melakukan tindakan yang tidak manusiawi.
“Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya sama sekali tidak ada nilai kemanusiaannya,” kata Prabowo saat menyampaikan Pidato Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8).
Ia berpendapat, pembangunan manusia menjadi salah satu fokus utama pemerintah, salah satunya melalui pemenuhan gizi. Program MBG juga diarahkan untuk mengatasi persoalan stunting yang masih dialami sebagian anak Indonesia. Ini lantaran tingkat stunting di sejumlah wilayah masih mencapai sekitar 25% atau sekitar satu dari empat anak.
Kepala negara menjelaskan, stunting dapat menghambat perkembangan sel otak, otot, dan tulang anak. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan fisik dan kualitas sumber daya manusia ketika anak tumbuh dewasa.
“Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.
“Untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup,” tuturnya.
Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka korupsi dalam kasus tata kelola MBG. Beberapa di antaranya yaitu mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, serta dua eks Wakil Kepala BGN yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
