Pantau - Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2027 mencapai Rp2.908 triliun atau naik 10,5 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp2.631,4 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penerimaan perpajakan menjadi salah satu sumber utama peningkatan pendapatan negara pada 2027.
“Yang kencang adalah penerimaan perpajakan, diperkirakan mencapai Rp2.908 triliun,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Penerimaan Pajak Ditargetkan Tumbuh 12,1 PersenSecara rinci, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun atau tumbuh 12,1 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp2.310,8 triliun.
Pertumbuhan pendapatan negara terutama akan didorong melalui peningkatan kepatuhan pajak atau tax compliance serta perluasan basis pajak atau tax base.
Berbeda dengan pajak, penerimaan dari kepabeanan dan cukai ditargetkan sebesar Rp316,6 triliun atau terkoreksi 1,2 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp320,6 triliun.
Pemerintah juga menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp517,4 triliun pada 2027, turun 10 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 yang mencapai Rp575,1 triliun.
Penerimaan hibah ditargetkan sebesar Rp700 miliar atau turun 56 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp1,5 triliun.
Dengan memperhitungkan penerimaan perpajakan, PNBP, dan hibah, pendapatan negara pada 2027 ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun.
Target tersebut meningkat 6,8 persen dibandingkan proyeksi pendapatan negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.208,1 triliun.
Belanja Negara Dirancang Rp4.097,2 TriliunDari sisi pengeluaran, belanja negara dalam RAPBN 2027 direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun atau meningkat 3,9 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp3.942,4 triliun.
Belanja pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp3.362,2 triliun, tumbuh 3,6 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp3.245,5 triliun.
Dari jumlah tersebut, belanja kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp1.504,7 triliun atau turun 7,7 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp1.630,4 triliun.
Sebaliknya, belanja non-K/L ditetapkan mencapai Rp1.857,5 triliun atau meningkat 15 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp1.615,1 triliun.
Pemerintah juga mengalokasikan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun, naik 5,5 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp696,9 triliun.
Defisit RAPBN 2027 Dirancang Rp671,2 TriliunDengan belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan, pemerintah merancang defisit RAPBN 2027 sebesar Rp671,2 triliun.
Defisit tersebut setara dengan 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, keseimbangan primer ditargetkan mengalami defisit sebesar Rp20,9 triliun sebagai salah satu indikator kemampuan negara dalam mengelola kewajiban utangnya.
Secara keseluruhan, RAPBN 2027 mengandalkan pertumbuhan penerimaan pajak sebagai salah satu pendorong utama kenaikan pendapatan negara, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai, PNBP, serta hibah ditargetkan lebih rendah dibandingkan proyeksi 2026.
Konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta tersebut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
