Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan capaian positif indikator ekonomi nasional sekaligus arah kebijakan strategis pemerintah ke depan. Dalam keterangan terbarunya, pemerintah membidik target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dengan penguatan pada sektor teknologi tinggi dan efisiensi birokrasi.
Airlangga mengungkapkan bahwa ketimpangan dan pengangguran di Indonesia terus menurun. Rasio Gini tercatat turun ke level 0,368 pada Maret, diikuti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang melandai ke angka 4,65 persen pada Mei.
"Sektor riil seperti otomotif naik 33,3 persen secara year-on-year, dan khusus untuk kendaraan elektrik atau kendaraan hibrid itu naiknya lebih dari 40persen," ujar Airlangga dalam tayangan Breaking News Netro TV, Jumat, 14 Agustus 2026.
Dari sisi stabilitas eksternal, cadangan devisa Indonesia tetap kokoh di angka USD 145,3 miliar, setara dengan 5,5 bulan impor. Selain itu, neraca dagang periode Januari-Juni tetap surplus di angka 3,58 persen, dengan posisi rupiah yang menguat 0,69 persen dalam sepekan terakhir.
Pemerintah tengah melakukan efisiensi besar-besaran pada sektor korporasi negara. Airlangga menyebutkan, dari total 1.074 BUMN, sebanyak 290 perusahaan telah ditutup, dengan target tersisa maksimal 300 BUMN pada akhir tahun ini.
Baca Juga :
Presiden Prabowo Ungkap Kepercayaan Lembaga Internasional terhadap Fundamental Ekonomi IndonesiaMenatap tahun 2027, pemerintah telah menyiapkan tiga mesin pertumbuhan utama berbasis transformasi:
- Sektor Nilai Tinggi: Fokus pada digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan (AI).
- Revitalisasi Resiliensi: Penguatan sektor pertanian dan energi, termasuk pembentukan Bursa Komoditas Mineral sebagai acuan harga dunia (reference price).
- Daya Saing Investasi: Deregulasi, pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), dan optimalisasi perjanjian internasional.
Dalam RAPBN mendatang, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dengan pendapatan negara ditargetkan Rp3.246 triliun. Defisit anggaran dijaga pada level 2,4 persen dari PDB atau sekitar Rp671,2 triliun.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) disiapkan sebesar Rp549,9 triliun, yang mencakup PKH, subsidi BBM, hingga subsidi KUR.
"Arah kebijakan ini ditopang oleh empat prasyarat utama yaitu iklim investasi yang atraktif, kemudian kepastian regulasi, stabilitas makro, dan APBN yang prudent dan sustainable," ucap Airlangga.
Sebagai langkah penguatan data ekonomi, BPS akan menggelar Sensus Ekonomi 2026 yang untuk pertama kalinya mengintegrasikan sektor pertanian sebagai basis penghitungan PDB ke depan.
