Pantau - Pakar ekonomi Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono mengharapkan RAPBN 2027 mampu membawa perekonomian Indonesia naik kelas melalui investasi, peningkatan produktivitas, dan hilirisasi tanpa mengorbankan kesehatan fiskal.
Adhitya menyampaikan pandangan tersebut di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu, 15 Agustus 2026, setelah pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Kredibilitas RAPBN 2027 pada akhirnya bukan ditentukan oleh tinggi rendahnya target, melainkan oleh seberapa jelas pemerintah menunjukkan growth engine yang dapat membawa ekonomi naik kelas tanpa mengorbankan kesehatan fiskal," katanya.
Pertumbuhan 6 Persen Butuh Sumber BaruPresiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Adhitya menilai target tersebut sangat menantang karena pemerintah pada saat bersamaan ingin menurunkan defisit menjadi 2,40 persen PDB.
"Kombinasi pertumbuhan yang lebih tinggi dan defisit yang lebih rendah sebenarnya positif, tetapi mensyaratkan perubahan sumber pertumbuhan," ucap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unej tersebut.
Menurut Adhitya, pertumbuhan 6 persen tidak dapat terlalu bergantung pada ekspansi belanja pemerintah, tetapi perlu semakin ditopang investasi swasta dalam skala besar, produktivitas sektor ekonomi, dan ekspor bernilai tambah.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 tercatat sekitar 5,45 persen sehingga pemerintah dinilai perlu menunjukkan sumber tambahan pertumbuhan untuk mencapai target 6 persen.
Adhitya menilai penempatan hilirisasi dan industrialisasi sebagai salah satu dari delapan prioritas RAPBN 2027 merupakan arah yang tepat untuk mendorong Indonesia beralih dari ekonomi berbasis komoditas menuju aktivitas bernilai tambah lebih tinggi.
Hilirisasi Harus Ciptakan Lapangan Kerja dan Transfer TeknologiAdhitya menilai pemerintah tidak cukup hanya memperbanyak proyek hilirisasi, tetapi juga perlu mengukur nilai tambah yang bertahan di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan penggunaan input domestik.
"Yang tak kalah penting juga, dengan hilirisasi tersebut, seberapa besar transfer teknologi yang bisa didapatkan. Hilirisasi yang sangat padat modal tetapi menciptakan sedikit pekerjaan dan memiliki keterkaitan domestik yang rendah berisiko menjadi enclave economy," katanya.
Ia mengatakan dukungan fiskal maupun pembiayaan melalui instrumen negara, termasuk Danantara, perlu semakin berbasis pada economic additionality.
Pendekatan tersebut menempatkan negara pada investasi yang benar-benar mampu menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi lebih besar dibandingkan biaya publik yang dikeluarkan.
Bansos Didorong Menjadi Tangga Keluar dari KemiskinanAdhitya juga menilai target penurunan kemiskinan pemerintah sebagai arah positif seiring perluasan digitalisasi perlindungan sosial dan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Namun, digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) disebut baru berjalan di 153 kabupaten dan kota dengan sekitar 3 juta keluarga terdaftar menuju target 49 juta keluarga.
Menurut Adhitya, keberhasilan perlindungan sosial tidak cukup dinilai berdasarkan bertambahnya jumlah penerima atau turunnya tingkat kemiskinan, tetapi juga dari kemampuan rumah tangga keluar secara berkelanjutan dari kemiskinan.
"Bansos harus semakin terintegrasi dengan peningkatan keterampilan dan akses pekerjaan. APBN jangan hanya efektif menahan masyarakat agar tidak jatuh lebih dalam, tetapi juga harus mampu menciptakan tangga agar masyarakat dapat naik kelas," katanya.
