Dalam pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen RI, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian dan juga rencana program baru pada masa kepemimpinannya. Optimisme tersirat dalam pidato presiden itu dan bahkan pemerintahan yang ia pimpin berkeyakinan dapat meraih pertumbuhan 6 persen pada akhir 2026 ini.
Pada Jumat (14/8/2026) pagi, Presiden berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. Pada siang harinya, Presiden kembali menyampaikan pidato tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Dari beragam sumber materi pidato yang diperoleh Litbang Kompas, data transkrip tersebut kemudian diolah menggunakan perangkat lunak Nvivo dan dioptimalkan dengan menggunakan sejumlah teknologi kecerdasan buatan (AI). Hasilnya, ditemukan sejumlah data mengenai tema topiknya, durasi waktu pidato per topik, hingga isi setiap topik yang disampaikan.
Dari pemaparan pidato presiden pada pagi hari, tertangkap setidaknya delapan topik yang dibahas. Mulai dari pedoman kerja Kabinet Merah Putih, pangan dan pertanian, lembaga negara, ekonomi makro dan investasi, hingga BUMN dan Danantara. Presiden juga membahas ekonomi kerakyatan, pembangunan manusia, perlindungan sosial, perumahan, dan keberlanjutan pembangunan.
Selanjutnya, dalam pidato pada siang harinya tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Presiden juga memaparkan setidaknya delapan topik bahasan. Rinciannya, APBN sebagai alat perjuangan, kondisi global dan kinerja semester I-2026, legitimasi stabilitas ekonomi nasional, dan postur RAPBN 2027. Berikutnya, Presiden juga memaparkan sensus ekonomi, efisiensi anggaran belanja, kebijakan baru, dan akuntabilitas pemerintahan.
Tidak semua beragam topik tersebut memiliki intensitas penjelasan yang mendalam. Indikasinya terlihat dari durasi waktu yang dipaparkan presiden sangat beragam. Dalam pidato sidang tahunan pada pagi hari, setidaknya ada tiga topik yang memiliki durasi penjelasan lebih panjang dari delapan topik yang dibahas secara keseluruhan. Topik tersebut adalah tentang pangan dan pertanian, Danantara beserta lembaga BUMN, dan pembangunan manusia.
Ketiga topik itu masing-masing memiliki durasi waktu hingga 22 menit, kecuali tentang pangan dan pertanian yang sekitar 10 menit. Durasi waktu ketiga tema ini mengalahkan durasi waktu dari topik lainnya yang rata-rata kurang dari 10 menit.
Selanjutnya, dalam pidato pada siang harinya, dari delapan topik yang diutarakan, setidaknya ada dua topik utama yang menjadi bahasan mendalam oleh presiden. Topik postur RAPBN 2027 berikut asumsi makronya serta topik kebijakan baru ”sepuluh langkah besar”.
Kedua topik bahasan itu masing-masing memiliki durasi pidato yang cukup lama di antara tema lainnya. Topik postur RAPBN 2027 memiliki durasi waktu pidato sekitar 7 menit dan topik kebijakan baru bahkan mencapai 45 menit. Jadi, dengan rentang pidato sepanjang 78 menit pada siang hari itu, sebagian besar isinya (58 persen) memaparkan kebijakan baru tersebut.
Dari pidato kenegaraan dan pidato tentang postur RAPBN 2027 tersebut dikerucutkan pada sejumlah hal terkait perekonomian, antara lain tentang pertumbuhan ekonomi nasional, kesejahteraan, kemiskinan, pengangguran, lapangan kerja, pangan, petani, nelayan, dan energi.
Terkait pertumbuhan ekonomi, Presiden menyatakan capaian pertumbuhan semester I-2026 yang sebesar 5,45 persen merupakan pertumbuhan semester pertama yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, Presiden berkeyakinan pertumbuhan ekonomi 6 persen dapat diraih pada akhir tahun ini.
Untuk isu kemiskinan, Presiden menyatakan, pemerintah menargetkan akan menurunkan angka kemiskinan di rentang 6,0-6,5 persen pada tahun 2027. Besaran ini jauh lebih rendah daripada target kemiskinan dalam APBN 2026 yang berada di rentang 6,5-7,5 persen. Pun dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) akan semakin turun lagi dengan target pada tahun depan berada di rentang 4,30 persen hingga 4,87 persen. Laporan BPS pada Mei 2026 menunjukkan jumlah TPT sedikit menurun menjadi 4,65 persen dari kondisi Februari lalu yang sebesar 4,68 persen.
Dari sisi ketenagakerjaan, pemerintah menyatakan telah menghadirkan investasi yang menyerap tenaga kerja. Pada semester I-2026, pemerintah menghimpun investasi hingga Rp 1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Di sektor pangan, Presiden menyatakan target swasembada pangan yang diperkirakan tercapai dalam empat tahun ternyata mampu direalisasikan lebih cepat. Salah satunya adalah swasembada beras.
Presiden mengungkapkan, tercapaianya swasembada pangan itu merupakan kiprah bersama, mulai dari petani, penyuluh pertanian, jajaran kementerian pertanian, pemerintah daerah, BUMN Pupuk Indonesia, hingga unsur TNI dan Polri yang turut serta menyukseskan program swasembada tersebut.
Berikutnya, untuk sektor perikanan, pemerintah telah membangun 100 kampung nelayan Merah Putih dari target 1.386 kampung nelayan Merah Putih pada akhir Desember 2026. Kampung nelayan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan mengintegrasikan pelabuhan dermaga, tempat pelelangan, permukiman nelayan, berikut fasilitas pendukungnya.
Pada bidang energi, Presiden menyatakan janji swasembada energi sekarang sudah terwujud dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Indonesia berhasil memproduksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Selain itu, Indonesia juga telah memulai dan akan membangun 100 gigawatt (GW) energi dari matahari, energi surya. PLTS ini akan semakin memperkuat kemandirian energi nasional.
Pidato yang disampaikan Presiden itu secara umum tampak optimistis dalam melihat Indonesia ke depan. Termasuk dalam melihat kinerja pemerintahannya saat ini. Semua mencerminkan keberhasilan dan juga prestasi yang membanggakan.
Namun, hal itu perlu disandingkan dengan kenyataan saat ini, di mana tidak semuanya menggambarkan sesuatu yang menorehkan keberhasilan secara optimal.
Salah satunya dari segi pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi semester I-2026 sebesar 5,45 persen merupakan tertinggi dalam pertumbuhan tengah tahun selama 13 tahun terakhir, tetap saja target meraih pertumbuhan tinggi di atas 6 persen tidaklah mudah.
Mengacu pada rencana Bappenas dalam tahapan pertumbuhan ekonomi tinggi hingga 8 persen pada 2029, seharusnya target yang dicapai pada tahun ini sekitar 6,5 persen. Target sebesar ini kemungkinan akan relatif sulit diraih dengan kondisi ekonomi seperti saat ini. Kondisi demikian kemungkinan akan mengulang seperti tahun lalu, di mana target pertumbuhan dari Bappenas urung tercapai. Ekonomi hanya tumbuh 5,11 persen atau masih jauh dari target skenario Bappenas yang mematok 6,3 persen pada tahun 2025.
Bahkan, tantangan pertumbuhan ekonomi tinggi akan semakin sulit tercapai jika berkaca pada skenario pertumbuhan dari lembaga global. IMF, misalnya, yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2027, hanya di kisaran 5,0-5,1 persen per tahun. Artinya, target pemerintah yang ingin mencapai pertumbuhan 6 persen pada akhir tahun ini pun terkesan sangat ambisius. Tanpa kebijakan progresif yang mampu mengundang kehadiran investor (asing) secara masif, niscaya target tersebut relatif sulit diwujudkan.
Hal berikutnya yang patut dikritisi ialah terkait pangan. Kalau pemerintah menyatakan swasembada pangan telah tercapai, seharusnya harga pangan di tingkat masyarakat atau konsumen menjadi lebih terjangkau atau murah. Namun, kenyataannya, justru terjadi kenaikan harga-harga secara umum, yang mayoritas didorong oleh kenaikan harga pangan.
Hal itu terlihat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan inflasi kelompok makanan memberikan andil inflasi terbesar pada Juli lalu secara year-on-year 0,87 persen dari total inflasi umum sebesar 2,88 persen. Besarnya andil inflasi kelompok makanan ini telah berlangsung beberapa bulan terakhir sehingga menunjukkan harga pangan kian mahal.
Indikasi lain yang mendeskripsikan mahalnya harga pangan adalah laporan BPS tentang harga rata-rata beras di tingkat penggilingan. Pada awal Januari lalu, harga beras kualitas medium dan premium di tingkat penggilingan masih sekitar Rp 13.588 per kilogram. Namun, pada Juli, harganya telah naik menjadi rata-rata di atas Rp 14.000 per kilogram. Hal ini mengindikasikan, swasembada pangan tidak menjamin harga pangan menjadi lebih murah.
Hal lain adalah terkait dengan upaya swasembada energi. Langkah pemerintah memproduksi kemandirin energi dari biosolar hingga sekarang mampu menghasilkan B50 patut diapresiasi. Selain untuk meningkatkan bauran energi dari sumber energi baru terbarukan (EBT), langkah ini juga memperkuat ketahanan energi nasional yang berpotensi menekan impor minyak bumi atau bahan-bakar minyak jenis solar.
Hanya saja, langkah tersebut patut didukung oleh industri ataupun teknologi mutakhir agar kinerja mesin yang mengonsumsi B50 tidak mengalami gangguan. Perlu regulasi yang mendukung produsen mesin agar mau untuk melakukan rekayasa teknologi guna mendukung kebijakan B50 tersebut.
Demikian pula dengan kebijakan PLTS 100 GW, sebaiknya harus mampu menyubstitusi pembangkit energi lainnya yang berbasis fosil secara bertahap. Kajian penempatan lokasi PLTS dan juga calon konsumennya harus diperhitungkan dengan baik agar hasil energi bersihnya mampu mendorong peningkatan bauran EBT secara optimal.
Hal ini sangat penting karena menurut laporan Badan Energi Internasional (IEA), pada dasarnya kapasitas faktor PLTS dengan standar kualitas China atau Eropa hanya 12-14 persen. Artinya, dengan kapasitas pembangkit 100 GW, jumlah energi potensial yang dihasilkan berkisar 12-14 GW.
Oleh karena itu, kebijakan terkait dengan pengembangan EBT harus terus dioptimalkan dengan menggunakan sumber-sumber energi potensial yang ada di Indonesia. Panas bumi, gas alam, air (bendungan), arus laut, bayu (udara), limbah (sampah), hingga nuklir perlu dioptimalkan dengan semangat meningkatkan ketahanan energi nasional.
Jangan sampai kebijakan energi terbarukan hanya berkonsep jangka pendek, yang hanya berusaha meraih target bauran EBT yang semakin besar. Hingga saat ini, realisasi bauran energi EBT dalam konsumsi energi final nasional masih sebesar 15,75 persen. Jumlah ini masih jauh dari target yang direncanakan pada tahun 2025 yang sebesar 23 persen. Karena itu, target ini digeser capaiannya hingga tahun 2030. (LITBANG KOMPAS)
