Kabupaten Solok memperoleh dukungan Transfer ke Daerah sebesar Rp144 miliar guna mempercepat proses rehabilitasi wilayah. Realisasi bidang kesehatan menjadi yang tertinggi dengan capaian 91 persen dari alokasi lebih dari Rp6 miliar. Sektor pemulihan ekonomi menyusul dengan serapan anggaran sebesar 57 persen dari total alokasi Rp45 miliar.
Meski demikian, realisasi pada bidang pendidikan baru menyentuh kisaran angka 6 hingga 7 persen saja. Sektor infrastruktur juga baru mencapai 6,7 persen dari total alokasi anggaran yang mencapai lebih dari Rp88 miliar. Menurut Kepala Posko Nasional Satgas PRR Wahyu Bintono Hari Bawono, rendahnya serapan ini disebabkan oleh proses penyesuaian harga satuan Rencana Anggaran Biaya yang belum tuntas.
"Penyesuaian harga satuan dan RAB harus segera dituntaskan. Sisa waktu tahun anggaran perlu dimanfaatkan secara disiplin karena anggaran infrastruktur ini berkaitan langsung dengan pemulihan konektivitas dan pelayanan masyarakat. Kami mendorong proyek segera masuk tahap pengadaan agar manfaatnya cepat dirasakan warga," kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2026).
Hal itu diungkap Wahyu saat meninjau perbaikan infrastruktur, penyediaan hunian tetap, hingga strategi ketahanan pangan warga, Kamis (138).
Satgas PRR turut memberikan perhatian terhadap kebutuhan relokasi 259 keluarga terdampak di Kabupaten Solok. Pemkab Solok didorong segera menuntaskan pengajuan penambahan 199 unit hunian baru kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Mereka juga diminta mempercepat legalitas pemanfaatan 50 unit Rusun Nelayan di Nagari Muaro Pingai bagi warga terdampak.
Penanganan sedimentasi sisa bencana di Sungai Sawah, Nagari Junjung Sirih, perlu diperkuat guna mencegah luapan air merusak lahan pertanian. Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan penyediaan alat berat secara langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, pemerintah daerah diwajibkan melanjutkan pembersihan sungai, normalisasi darurat, serta penyediaan jembatan transisi.
Beralih ke Kota Solok, bencana banjir bandang dan longsor pada akhir 2025 lalu telah berdampak terhadap 2.978 keluarga. Bencana ini memicu kerusakan masif pada 14 kilometer jalan, 11 titik jaringan irigasi, 292 fasilitas UMKM, hingga empat sistem air minum. Sebagai solusi permanen, proyek pengendalian banjir Batang Gawan dan Batang Lembang senilai Rp170 miliar kini mulai memasuki masa tender.
Di samping itu, penyelamatan 115 hektare sawah terdampak kini menjadi salah satu agenda paling mendesak di Kota Solok. Kerusakan tanggul dan tingginya timbunan material sedimen dinilai sangat mengganggu pasokan aliran air menuju lahan pertanian warga. Menyikapi situasi tersebut, Satgas PRR bersama Pemerintah Kota Solok tengah menyiapkan skema pompanisasi darurat secara sigap.
Dukungan bibit cadangan dan pengadaan pompa air berskala besar akan dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian demi mencegah risiko gagal panen. Satgas PRR berkomitmen terus melanjutkan asistensi ketat kepada seluruh jajaran pemerintah daerah terkait. Konsolidasi bersama lintas kementerian juga akan dikawal hingga keseluruhan proses pemulihan di kawasan Solok tuntas sepenuhnya.
(prf/ega)
