Jombang, tvOnenews.com — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), perbincangan mengenai arah kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin menghangat. Di tengah munculnya sejumlah nama dan berbagai klaim dukungan, independensi NU kembali menjadi sorotan.
Sekretaris Jenderal Gernas Ayo Mondok, HM Zahrul Azhar As'ad atau Gus Hans, mengingatkan agar kontestasi kepemimpinan NU, khususnya pemilihan Rais Aam PBNU, tidak ditarik terlalu jauh ke dalam pusaran politik kekuasaan.Ia menyoroti munculnya narasi mengenai adanya kandidat atau pasangan kepemimpinan yang disebut-sebut sebagai “paket yang didukung Istana”.
Menurut Gus Hans, narasi tersebut justru berisiko mereduksi posisi Rais Aam yang memiliki dimensi keagamaan, moral, dan spiritual yang sangat kuat.
“Menyematkan narasi politik seperti ‘paket yang didukung Istana’ dalam kontestasi pemilihan Rais Aam adalah kekeliruan cara pandang yang merendahkan martabat ulama,” ujar Gus Hans, Sabtu (15/8).
Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang itu menegaskan, Rais Aam bukan sekadar jabatan struktural dalam organisasi. Posisi tersebut merupakan representasi otoritas keulamaan sekaligus simbol moral bagi jutaan warga Nahdliyin.
Karena itu, ia berpandangan bahwa legitimasi seorang Rais Aam semestinya tidak dibangun berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan, melainkan atas dasar kapasitas keilmuan, integritas, keteladanan, serta kemampuan menjaga arah perjuangan NU.
Gus Hans juga mengingatkan kembali posisi NU dalam relasinya dengan pemerintah. Menurutnya, sejak awal NU merupakan bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang memiliki kemandirian dalam menjalankan mandat organisasinya.
Hubungan dengan pemerintah, lanjut dia, seharusnya dibangun sebagai hubungan kemitraan yang sehat, bukan hubungan antara atasan dan bawahan.
“Hubungan antara PBNU dan pemerintah idealnya bersifat kemitraan yang sejajar, civil society dan negara, bukan hubungan hierarkis,” tegasnya.
Menurut Gus Hans, mandat Rais Aam memiliki cakupan yang jauh lebih panjang dibandingkan siklus politik pemerintahan yang berlangsung lima tahunan.
Karena itu, ketika kepemimpinan ulama ditempatkan sebagai bagian dari kalkulasi politik praktis, ia khawatir hal tersebut justru akan menggerus independensi NU sekaligus mengurangi kepercayaan umat terhadap otoritas keulamaan.
