Pemerintah masih mengalokasikan program Makan Bergizi Gratis dalam pos anggaran pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 meski sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan anggaran program MBG akan dikeluarkan dari anggaran belanja pendidikan pada 2028.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil rapat gabungan dengan kementerian lain. Menurutnya, penundaan pengeluaran MBG dari belanja pendidikan masih sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.
"Kami mendapat informasi bahwa pemberlakuan pengeluaran MBG dari anggaran belanja pendidikan mulai tahun 2028," kata Mu'ti di Gedung DPR, Jumat (14/8).
Mu'ti menyampaikan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan program MBG dari anggaran belanja pendidikan. Anggaran MBG diajukan oleh Badan Gizi Nasional, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan mitra yang mengelola sebagian penerima manfaat program.
Karena itu, Mu'ti mengatakan keputusan pengeluaran program MBG dari anggaran pendidikan bergantung pada perencanaan BGN. "Ditanyakan kepada BGN saja supaya lebih detail dan lengkap penjelasannya," katanya.
Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 mencapai Rp 820,9 triliun. Alokasi anggaran tersebut mencapai 20% dari belanja negara tahun depan, tetapi masih mencakup program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 60 juta penerima.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, anggaran pendidikan antara lain akan digunakan untuk memberikan bantuan Program Indonesia Pintar kepada 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar untuk 1,1 juta mahasiswa. Anggaran juga akan digunakan untuk memberikan tunjangan profesi guru non-PNS kepada 1,3 juta guru, dan membangun tujuh sekolah unggul garuda.
"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi, itu akan kami implementasikan pada 2027 untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang merata," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers RAPBN dan nota keuangan tahun anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8).
Mahkamah Konstitusi menginstruksikan legislator untuk mengeluarkan anggaran program Makan Bergizi Gratis dari anggaran pendidikan selambatnya 2028. Namun pemohon gugatan uji materi Undang-Undang No. 17 Tahun 2026 ingin agar program MBG dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menilai penggunaan dana pendidikan oleh program MBG adalah tindakan inkonstitusional. Karena itu, UU APBN 2026 ditetapkan inkonstitusional bersyarat dan tidak boleh diulangi dalam kebijakan APBN selanjutnya.
Namun Enny mengatakan pemisahan tersebut tidak dapat dilakukan seketika setelah memperhitungkan waktu pembuatan dan struktur kebutuhan APBN dalam penataan negara.
"Pemisahan anggaran pendidikan dan MBG selambat-lambatnya dilakukan dalam APBN 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan," kata Enny dalam sidang pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, Kamis (30/7).
Karena itu, Enny menyampaikan program MBG masih dapat ditulis sebagai bagian dari anggaran program pendidikan. Namun Enny menekankan langkah tersebut tidak boleh mengurangi dana alokasi pendidikan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Adapun dana alokasi pendidikan yang dimaksud adalah anggaran negara untuk kebutuhan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, sarana kurikulum, dan evaluasi lembaga pendidikan. Enny menegaskan negara harus menjaga agar kebutuhan pihak-pihak tersebut setidaknya 20% dari belanja negara mulai tahun depan.
"Aturan APBN 2027 tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual proses penyusunan UU APBN 2027 yang telah dipersiapkan dan dibahas sejak awal 2026. Namun akan lebih baik jika anggaran MBG dapat dipisah dari anggaran pendidikan sejak 2027," ujarnya.
