JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto meminta pemerintah menguji ketahanan delapan komoditas pangan yang disebut telah mencapai swasembada sebelum menghadapi puncak El Nino 2026.
Hal tersebut merupakan respons Yulius terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Di sektor pertanian, keberhasilan swasembada justru harus diuji melalui stress test, apa yang terjadi terhadap delapan komoditas tersebut apabila defisit air berlangsung beberapa bulan?” kata Yulius, dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).
Politikus PDI-P itu menyampaikan, keberhasilan memenuhi kebutuhan pangan saat kondisi normal belum otomatis menunjukkan ketahanan pangan ketika terjadi tekanan iklim ekstrem.
Baca juga: Anggota DPR Tepuk Tangan dan Riuh Saat Prabowo Minta Dukungan Tentukan Harga Komoditas Sendiri
El Nino, kata dia, tidak hanya mengancam produksi tanaman pangan, tetapi juga dapat mengganggu peternakan, perikanan, ketersediaan air, energi, kesehatan, hingga daya beli masyarakat.
“Kesiapan bukan pernyataan. Kesiapan harus dapat diukur, diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan," ujar Yulius.
Yulius meminta pemerintah memastikan sejumlah langkah untuk menjaga produksi pangan selama periode kekeringan.
Di antaranya dengan menyesuaikan kalender tanam berdasarkan prakiraan iklim, menyediakan benih tahan kekeringan, meningkatkan efisiensi irigasi, serta memastikan distribusi air pada fase kritis pertumbuhan tanaman.
Pemerintah juga diminta menyiapkan perlindungan bagi petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan, termasuk melalui asuransi pertanian dan kompensasi bagi petani terdampak.
Baca juga: Prabowo Akan Kirim 50.000 Paket Sembako untuk Korban Gempa Bumi NTT
Menurut Yulius, kebijakan tersebut penting karena tidak semua petani memiliki akses terhadap sumber air dan kemampuan ekonomi yang sama.
“Pertanyaan penting bagi pemerintah bukan hanya berapa stok pangan di gudang, melainkan berapa lama cadangan air, irigasi, waduk, layanan kesehatan, listrik, serta daya beli masyarakat mampu bertahan ketika defisit air mencapai puncaknya,” ujar dia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya menyatakan El Nino 2026 aktif dan berpotensi mencapai intensitas sangat kuat.
Fenomena tersebut diperkirakan dapat memperpanjang dan memperkering musim kemarau serta meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Perihal mengaitkan swasembada pangan dengan kesiapan menghadapi El Nino dapat berisiko menyederhanakan ancaman yang sesungguhnya bersifat lintas sektor,” ucap dia.
Ia menilai pemerintah perlu melihat ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional yang lebih luas.
Baca juga: Mensesneg Sebut Pemadaman Karhutla Bromo Tak Mudah akibat El Nino
